Roy Suryo Mau Lapor Sirekap, Bareskrim: Silakan ke Bawaslu Dulu
Selasa, 05 Maret 2024 - 19:35 WIB
loading...
A
A
A
Sesuai UU, laporan itu mesti dilayangkan ke Bawaslu lebih dulu. “Setelah mendengar dari keduanya ternyata materi pelaporan yang dibawa terkait rangkaian kegiatan tahapan Pemilu 2024. Sebab itu, undang-undang mengatakan laporan semestinya dibuat di Bawaslu,” katanya.
Sejatinya mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu 2024 telah diatur dalam Pasal 454 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Klausul itu berbunyi setiap laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
"Berdasarkan hal tersebut, dimaknai satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu," kata Djuhandhani.
Sejatinya mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu 2024 telah diatur dalam Pasal 454 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Klausul itu berbunyi setiap laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
"Berdasarkan hal tersebut, dimaknai satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu," kata Djuhandhani.
(jon)
Lihat Juga :
