Pakar Sebut KPU Tak Masalah jika Pemilu 2024 Tak Lagi Pakai Ambang Batas Parlemen 4%
Kamis, 29 Februari 2024 - 23:02 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda berpandangan, tak ada masalah jika dalam proses rekapitulasi suara, KPU tidak lagi menerapkan ambang batas di Pemilu 2024. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Juanda berpandangan, tidak ada masalah yang berarti jika dalam proses rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi menerapkan ambang batas minimal parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2024.
Hal ini diungkapkan Juanda mencermati adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas Parlemen 4 persen dan harus diubah sebelum Pemilu 2029.
"Saya kira, sebenarnya tidak ada masalah diterapkan 2024," kata Juanda kepada iNews Media Group, Kamis (29/2/2024).
Baca juga: Putusan MK, Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah sebelum Pemilu 2029
Dengan catatan, kata dia, hal ini dilaksanakan atas dasar sebagaimana gugatan yang dilayangkan Perludem dalam rangka mengurangi banyaknya suara-suara yang terbuang jika masih menerapkan ambang batas sebesar 4 persen.
Di sisi lain, Juanda juga melihat saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu masih dalam tahapan rekapitulasi suara. Sehingga, ia memandang jika masih bisa putusan MK ini dijalankan di Pemilu 2024.
"Putusan KPU tentang siapa pemenang dan siapa yang menjadi anggota dewan yang memenuhi syarat itu kan belum. Saya kira sebenarnya saya lebih setuju ini diterapkan di 2024," ujarnya.
Hal ini diungkapkan Juanda mencermati adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas Parlemen 4 persen dan harus diubah sebelum Pemilu 2029.
"Saya kira, sebenarnya tidak ada masalah diterapkan 2024," kata Juanda kepada iNews Media Group, Kamis (29/2/2024).
Baca juga: Putusan MK, Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah sebelum Pemilu 2029
Dengan catatan, kata dia, hal ini dilaksanakan atas dasar sebagaimana gugatan yang dilayangkan Perludem dalam rangka mengurangi banyaknya suara-suara yang terbuang jika masih menerapkan ambang batas sebesar 4 persen.
Di sisi lain, Juanda juga melihat saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu masih dalam tahapan rekapitulasi suara. Sehingga, ia memandang jika masih bisa putusan MK ini dijalankan di Pemilu 2024.
"Putusan KPU tentang siapa pemenang dan siapa yang menjadi anggota dewan yang memenuhi syarat itu kan belum. Saya kira sebenarnya saya lebih setuju ini diterapkan di 2024," ujarnya.
(maf)
Lihat Juga :
