Klaster Baru Muncul, Satgas Covid-19 Akui Pembukaan Sekolah Tak Sempurna
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 07:52 WIB
loading...
Sekolah Luar Biasa (SLB) Widya Tama Surabaya, mulai membuka aktivitas belajar tatap mukadengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Foto: SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku telah mendengar laporan adanya klaster Covid-19 sekolah. Karena itu dia mengingatkan beberapa hal yang mesti dipatuhi dalam pembukaan sekolah untuk kegiatan tatap muka.
“Perlu kami sampaikan bahwa sekolah yang dibuka adalah sekolah-sekolah dari zonasi risiko hijau yaitu tidak ada kasus atau sudah tidak ada kasus baru. Dan juga zona kuning,” ungkapnya saat konferensi pers, Kamis (13/8/2020).
Dia menegaskan bahwa pembukaan sekolah tidak boleh dilakukan asal-asalan. Ada proses prakondisi serta timing yang tepat. Selain itu, harus ada prioritas. "Mana yang harus dibuka dahulu dan mana yang belum. Kemudian juga berkonsultasi koordinasi antara satgas daerah dan satgas pusat. Dan yang terakhir monitoring evaluasi,” katanya.
(Baca: Satgas COVID-19 Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Disiplin Protokol Kesehatan)
Menurutnya jika ada kasus baru di sekolah maka proses pembukaan sekolah belum sempurna. Termasuk dalam melakukan simulasi, yang mana perlu persetujuan orang tua murid, persiapan sekolah dan transportasi yang memadai.
“Apabila terjadi kluster atau kasus baru di dalam sekolah itu tentunya terkait dengan proses pembukaan yang mungkin belum sempurna,” katanya.
Di sisi lain komunitas-komunitas juga harus menjaga diri dengan baik. Hal ini mencegah agar tidak ada penyakit yang dibawa dari rumah ke sekolah.
“Begitu juga tidak ada penyakit yang tersebar di fasilitas sekolah. Kalau itu semua dilakukan dengan baik seharusnya tidak terjadi klaster-klaster di sekolah atau mana pun juga yang ada,” tuturnya.
(Baca: Ini 9 Daerah dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000)
Lebih lanjut Wiku juga mengimbau pimpinan daerah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini agar kegiatan sosial ekonominya betul-betul terkendali.
“Apabila peningkatan kasusnya sudah mulai tinggi dan tidak bisa terkendali maka kita perlu melakukan pengereman atau pengurangan aktivitas tersebut. Bahkan penghentian dari aktivitas sosial ekonomi tersebut,” ujar Wiku.
“Perlu kami sampaikan bahwa sekolah yang dibuka adalah sekolah-sekolah dari zonasi risiko hijau yaitu tidak ada kasus atau sudah tidak ada kasus baru. Dan juga zona kuning,” ungkapnya saat konferensi pers, Kamis (13/8/2020).
Dia menegaskan bahwa pembukaan sekolah tidak boleh dilakukan asal-asalan. Ada proses prakondisi serta timing yang tepat. Selain itu, harus ada prioritas. "Mana yang harus dibuka dahulu dan mana yang belum. Kemudian juga berkonsultasi koordinasi antara satgas daerah dan satgas pusat. Dan yang terakhir monitoring evaluasi,” katanya.
(Baca: Satgas COVID-19 Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Disiplin Protokol Kesehatan)
Menurutnya jika ada kasus baru di sekolah maka proses pembukaan sekolah belum sempurna. Termasuk dalam melakukan simulasi, yang mana perlu persetujuan orang tua murid, persiapan sekolah dan transportasi yang memadai.
“Apabila terjadi kluster atau kasus baru di dalam sekolah itu tentunya terkait dengan proses pembukaan yang mungkin belum sempurna,” katanya.
Di sisi lain komunitas-komunitas juga harus menjaga diri dengan baik. Hal ini mencegah agar tidak ada penyakit yang dibawa dari rumah ke sekolah.
“Begitu juga tidak ada penyakit yang tersebar di fasilitas sekolah. Kalau itu semua dilakukan dengan baik seharusnya tidak terjadi klaster-klaster di sekolah atau mana pun juga yang ada,” tuturnya.
(Baca: Ini 9 Daerah dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000)
Lebih lanjut Wiku juga mengimbau pimpinan daerah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini agar kegiatan sosial ekonominya betul-betul terkendali.
“Apabila peningkatan kasusnya sudah mulai tinggi dan tidak bisa terkendali maka kita perlu melakukan pengereman atau pengurangan aktivitas tersebut. Bahkan penghentian dari aktivitas sosial ekonomi tersebut,” ujar Wiku.
(muh)
Lihat Juga :
