Usai Pilpres 2024, Seluruh Pihak Diminta Lakukan Rekonsiliasi Nasional
loading...
A
A
A
"Posisi politik antara 01 dan 03 itu ibarat minyak dan air sehingga sulit untuk disatukan. Seperti misalnya PDIP dan PKS yang memiliki ideologi berbeda, ini hambatan psikologi kedua partai yang membuat keduanya sulit bersatu," ucap Chaniago.
Sementara itu, Analis Politik Syaf Lessy mengungkapkan kontestasi elektoral 2024 berjalan begitu cepat dan dramatik. Hal ini sering kali diikuti oleh upaya rekonsiliasi nasional, terutama jika pemilihan tersebut menciptakan polarisasi yang begitu kuat atau ketegangan politik yang terjadi di akar rumput (grassroots).
"Rekonsiliasi nasional sebagai upaya bersama untuk menyatukan masyarakat terutama elite politik pasca pemilihan, mengurangi ketegangan guna mewujudkan kehendak kolektif bersama membangun masa depan Indonesia yang lebih gemilang," ungkap Syaf.
Lebih lanjut, Syaf Lessy menegaskan bahwa proses rekonsiliasi pasca pemilihan presiden bukan sekadar bagi-bagi kursi di kabinet tapi bagaimana membangun pemerintahan yang efektif dan bersih.
"Dalam konsepsi demokrasi yang utuh kita memahami sungguh bahwa keberadaan oposisi masih diperlukan untuk memberikan masukan kritis pada pemerintah. Siapa pun presiden dan wakil presiden yang mendapat mandat dari rakyat itulah kehendak rakyat Indonesia," pungkas Syaf.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
Sementara itu, Analis Politik Syaf Lessy mengungkapkan kontestasi elektoral 2024 berjalan begitu cepat dan dramatik. Hal ini sering kali diikuti oleh upaya rekonsiliasi nasional, terutama jika pemilihan tersebut menciptakan polarisasi yang begitu kuat atau ketegangan politik yang terjadi di akar rumput (grassroots).
"Rekonsiliasi nasional sebagai upaya bersama untuk menyatukan masyarakat terutama elite politik pasca pemilihan, mengurangi ketegangan guna mewujudkan kehendak kolektif bersama membangun masa depan Indonesia yang lebih gemilang," ungkap Syaf.
Lebih lanjut, Syaf Lessy menegaskan bahwa proses rekonsiliasi pasca pemilihan presiden bukan sekadar bagi-bagi kursi di kabinet tapi bagaimana membangun pemerintahan yang efektif dan bersih.
"Dalam konsepsi demokrasi yang utuh kita memahami sungguh bahwa keberadaan oposisi masih diperlukan untuk memberikan masukan kritis pada pemerintah. Siapa pun presiden dan wakil presiden yang mendapat mandat dari rakyat itulah kehendak rakyat Indonesia," pungkas Syaf.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
(kri)
Explore More