Guru Besar UNJ Ikut Aksi Rawamangun Bergerak: Gerakan Kampus Itu Otaknya Negara

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Hafidz Abbas ikut turun dalam aksi mahasiswa dan sivitas akademika yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak).

Menurut Hafidz, Aksi Rawamangun Bergerak sebagai gerakan kampus yang berperan menjadi otak dari negara.



"Inilah suasana kampus. Kampus itu otaknya negara. Kampus itu harus bersuara yang benar, mereka harus menikmati kebebasan akademik dan kebebasan intelektual," ujar Hafidz, Rabu (28/2/2024).

Kampus bersuara berdasarkan suara dari masyarakat ilmiah. "Jika ada krisis seperti harga beras naik, kami insan sivitas akademika harus bersuara. Masyarakat menangis, masyarakat terancam pula masa depannya di negeri ini, pertikaian politik masih berlangsung. Jadi kampus ini jangan dicurigai (ditunggangi kepentingan politik) karena ini bentuk pengabdian kepada rakyat," ungkapnya.

Aksi ini juga bentuk panggilan insan sivitas akademika dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. "Suara kampus adalah suara kebebasan ilmiah. Semoga suara ini didengar oleh seluruh rakyat Indonesia dan mungkin akan diikuti kampus-kampus lainnya," kata Hafidz.

Suara warga kampus harus didengar karena independensi dari para kaum pelajar yang murni demi rakyat. "Mereka ini tidak ada ambis apa-apa. Mereka masih kuliah dan belajar karena haus akan ilmu, karenanya mereka harus didengar," ujarnya.

Dosen sosiologi UNJ Ubaedillah Badrun mengungkapkan tuntutan kegelisahan rakyat yang dinilai sudah keterlaluan. Salah satunya kenaikan harga beras hingga 10 persen.

"Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," katanya.

Pengamat politik UNJ ini menuturkan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan semakin menunjukkan masalah di republik ini.

Menurut dia, muara permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam," ujar Ubaedillah.

"Lalu pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya Joko Widodo," sambungnya.

Maka itu, tuntutan utama Aksi Rawamangun bergerak adalah pemakzulan Jokowi.