Gula-Gula untuk Sang Oposan

Sementara rekonsiliasi itu bisa terjadi karena Fahri perlu mengamankan kepentingan partai barunya yakni Partai Gelora di hadapan pemerintah. Sedangkan Fadli Zon sendiri dipaksa untuk bungkam oleh realitas politik di mana Prabowo telah berada di internal kolisi pemerintah.

Kedua, tutur Umam, pemberian penghargaan tokoh-tokoh kritis ini bisa dimaknai sebagai upaya menjinakkan kekuatan kritis yang dinilai tidak produktif bagi soliditas kepentingan mereka yang berada di rezim pemerintahan.

"Logika itu bisa valid karena hal itu pula yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi kepada seteru lamanya Prabowo. Daripada merepotkan kerja pemerintahan di parlemen maka diberilah Gerindra dua jatah kursi menteri, meskipun hal itu tentu melukai logika demokrasi yang kompetitif," katanya.

Hal ini, kata Umam, merepresentasikan cara-cara kepemimpinan politik Jawa (Javanese leadership style). "Seperti ditulis oleh Benedict Anderson (1970) bahwa dalam filosofi Jawa, untuk membungkam mereka yang bersuara maka cukup dengan "dipangku" agar suara itu 'mati'," tutur Doktor Ilmu Politik dari School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia itu.

Telah Disetujui Dewan Tanda Gelar dan Jasa

Presiden Jokowi menilai tidak ada yang salah atas pemberian Bintang Mahaputra terhadap Fadli Zon dan Fahri Hamzah . Menurutnya pemberian tanda jasa tersebut telah melalui pertimbangan matang di Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara dan ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Pertimbangannya sudah matang," ujar Jokowi, di Istana Negara, kemarin.

Dia mengatakan wajar jika ada kontroversi terhadap pemberian jasa kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah karena selama ini dua sosok ini kerap berseberangan dengan pemerintah. Kendati demikian Jokowi menilai bahwa tidak ada yang salah jika dua tokoh bangsa tersebut selalu bersikap kritis kepada pemerintah. Menurutnya berlawanan secara politik bukan berarti bermusuhan. "Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadli Zon , ya berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik ini bukan berarti kita bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara," katanya.

Fadli Zon mengatakan anugerah yang diraihnya hari ini adalah bentuk penghargaan kepada rakyat karena sama-sama menjaga demokrasi. "Tentu penghargaan ini menurut saya adalah penghargaan kepada rakyat juga karena kita sama-sama menjaga demokrasi, dari kepala negara, dari Presiden, tadi apa yang disampaikan merupakan tradisi yang kita mempunyai tujuan yang sama, sama-sama merawat dan menjaga Indonesia," jelas politikus Gerindra itu.

“Jadi kami ucapkan terima kasih atas pengakuan terhadap demokrasi kita dengan tadi, berbagai perbedaan itu sebenarnya adalah potensi kita untuk maju dan tetap kuat melakukan checks and balances," tambah Fadli.

Sementara Fahri mengatakan, posisi Presiden Jokowi dalam sistem tata negara adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Pada momentum HUT ke-75 RI ini Jokowi tampil sebagai kepala negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan.