Program Prabowo-Gibran Dibahas di Rapat Kabinet Semakin Tunjukkan Keberpihakan Jokowi
Selasa, 27 Februari 2024 - 19:38 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, dosen di Program Studi (Prodi) Ilmu Politik FISIP UB ini menilai pembahasan program makan siang yang diusung Prabowo- Gibran menegaskan kian keberpihakannya Jokowi kepada paslon nomor urut 2 itu.
“Sebenarnya itu justru memperkuat lebih keberpihakan, ketika semua pasangan dan kandidat akan mengatakan, menunggu hasil yang ditetapkan KPU. Tapi hasil KPU belum keluar, program 02 sudah disiapkan untuk masuk APBN 2025, itu sebenarnya makin menunjukkan secara eksplisit tentang keberpihakan,” jelasnya.
Bagi Wawan, Presiden Jokowi akan menunjukkan ingin menyiapkan Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menyukseskan dan mengimplementasikan program makan siang gratis. Meski secara etika politik hal itu tak etis, tapi secara aturan ia tak mau berkomentar banyak karena perlu kajian dari berbagai sisi jika memang ada pelanggaran.
“Kalau maksa bahwa APBN 2025 itu dipersiapkan di 2024 itu iya, karena APBN 2025 akan disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat sidang MPR Agustus 2024. Tentu yang untuk (APBN) 2025 harus masuk, untuk memastikan 2025 itu program-program 02 masuk,” jelasnya.
“Tapi kalau saya kenapa tidak menggunakan mekanisme perubahan anggaran, kan APBN kan ada APBN perubahan, mungkin yang bagus kayak gitu APBN perubahan jangan yang sekarang. Tapi itu bagian dari politik electoral, politik pemilu nampaknya sudah yakin 02 akan diputuskan menang dengan satu putaran,” pungkasnya.
“Sebenarnya itu justru memperkuat lebih keberpihakan, ketika semua pasangan dan kandidat akan mengatakan, menunggu hasil yang ditetapkan KPU. Tapi hasil KPU belum keluar, program 02 sudah disiapkan untuk masuk APBN 2025, itu sebenarnya makin menunjukkan secara eksplisit tentang keberpihakan,” jelasnya.
Bagi Wawan, Presiden Jokowi akan menunjukkan ingin menyiapkan Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menyukseskan dan mengimplementasikan program makan siang gratis. Meski secara etika politik hal itu tak etis, tapi secara aturan ia tak mau berkomentar banyak karena perlu kajian dari berbagai sisi jika memang ada pelanggaran.
“Kalau maksa bahwa APBN 2025 itu dipersiapkan di 2024 itu iya, karena APBN 2025 akan disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat sidang MPR Agustus 2024. Tentu yang untuk (APBN) 2025 harus masuk, untuk memastikan 2025 itu program-program 02 masuk,” jelasnya.
“Tapi kalau saya kenapa tidak menggunakan mekanisme perubahan anggaran, kan APBN kan ada APBN perubahan, mungkin yang bagus kayak gitu APBN perubahan jangan yang sekarang. Tapi itu bagian dari politik electoral, politik pemilu nampaknya sudah yakin 02 akan diputuskan menang dengan satu putaran,” pungkasnya.
(rca)
