Istilah Jenderal Kardus dan Reaksi PBNU Sinyal Muncul Poros Ketiga

JAKARTA - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Arif yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus dinilai tidak tepat.

Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai mengindikasikan adanya politik transaksional.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad mengungkapkan politik transaksional menjurus kepada bagi-bagi kekuasan atau power sharing jika nantinya koalisi itu menang.

Selain itu, politik transaksional juga semakin memperlihatkan kepada publik tentang masalah pendanaan pilpres. "Munculnya istilah Jenderal Kardus mengindikadikan bahwa kedua poin tersebut terkait," ujar Nyarwi kepada SINDOnews, Kamis (9/8/2018). (Baca juga: Begini Penjelasan Andi Arief Soal Cuitan Jenderal Kardus )

Nyarwi mengatakan, munculnya istilah jenderal kardus yang kemudian ditanggapi balik oleh politikus Partai Gerindra tak menutup kemungkinan Demokrat bisa hengkang dari kubu Prabowo.

Di saat bersamaan di kubu petahana Joko Widodo (Jokowi) juga masih menyimpan persoalan.

Salah satu anggota koalisi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terlihat "ngambek" setelah mendengar informasi Jokowi gagal menggaet Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi bakal cawapres Jokowi.

Menurut Nyarwi, hal ini masih ditambah dengan kehendak politik yang tak "langsung" dari PBNU yang memperlihatkan ketidaksenangan jika cawapres Jokowi bukan dari kader Nahdlatul Ulama (NU). (Baca juga: Reaksi PBNU jika Cawapres Jokowi Bukan dari Nahdliyin )

Dalam hal ini, kata dia, PKB juga berpotensi keluar dari koalisi Jokowi untuk membentuk poros baru.

"Jika ini yang terjadi maka Pilpres 2019 akan diramaikan dengan tiga poros," tandasnya.