Dugan Operasi Senyap Loloskan Partai Gurem ke Senayan, Ray Rangkuti: Hak Angket Jadi Penting
Minggu, 25 Februari 2024 - 00:00 WIB
loading...
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti (kanan) dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari (kiri) dalam Podcast Cawe-Cawe di YouTube iNews, Sabtu (24/2/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menanggapi isu soal dugaan operasi senyap untuk meloloskan salah satu partai politik ke parlemen. Menurutnya, hak angket DPR perlu dijalankan agar mampu membongkar dugaan kecurangan tersebut.
Hal tersebut dikatakan Ray dalam Podcast Cawe-Cawe di YouTube iNews. Ray mulanya ditanya oleh pembawa acara Margi Syarif soal dugaan operasi senyap itu.
"Maksudnya PSI kali ya, meloloskan PSI gitu, ya boleh jadi ada, boleh jadi tidak, saya nggak tahu. Oleh karena itu saya melihatnya lagi-lagi, angket tuh jadi penting," ujar Rey, Sabtu (24/2/2024).
Dia menjelaskan alasannya mengapa hak angket ini perlu dilakukan, karena Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) hanya bekerja untuk menyelesaikan satu per satu kasus dugaan kecurangan. Sementara jika DPR menjalankan hak angket seluruh kasus dugaan kecurangan bisa di buat kesimpulan.
"Oleh karena itu enggak akan kebongkar ini, karena Bawaslu melihat kasus per kasus, 'oh terjadi di sana penggelembungan suara' oke, kita benahi itu, selesai ya. Terjadi lagi di sana kita benahi itu, oke selesai ya. Kalau ada yang salah kalau mau pidana ya pidana," katanya.
"Jadi rangkai demi rangkaian itu enggak akan dibuat kesimpulan oleh Bawaslu, bahwa ada upaya yang secara sistematis untuk meng-goal-kan salah satu partai tertentu," sambungnya.
Hal tersebut dikatakan Ray dalam Podcast Cawe-Cawe di YouTube iNews. Ray mulanya ditanya oleh pembawa acara Margi Syarif soal dugaan operasi senyap itu.
"Maksudnya PSI kali ya, meloloskan PSI gitu, ya boleh jadi ada, boleh jadi tidak, saya nggak tahu. Oleh karena itu saya melihatnya lagi-lagi, angket tuh jadi penting," ujar Rey, Sabtu (24/2/2024).
Dia menjelaskan alasannya mengapa hak angket ini perlu dilakukan, karena Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) hanya bekerja untuk menyelesaikan satu per satu kasus dugaan kecurangan. Sementara jika DPR menjalankan hak angket seluruh kasus dugaan kecurangan bisa di buat kesimpulan.
"Oleh karena itu enggak akan kebongkar ini, karena Bawaslu melihat kasus per kasus, 'oh terjadi di sana penggelembungan suara' oke, kita benahi itu, selesai ya. Terjadi lagi di sana kita benahi itu, oke selesai ya. Kalau ada yang salah kalau mau pidana ya pidana," katanya.
"Jadi rangkai demi rangkaian itu enggak akan dibuat kesimpulan oleh Bawaslu, bahwa ada upaya yang secara sistematis untuk meng-goal-kan salah satu partai tertentu," sambungnya.
Lihat Juga :
