Soal Cawapres Usulan Kyai NU, PDIP Yakin Tidak Memecah Suara Ulama
A
A
A
JAKARTA - PDIP menilai usulan para ulama dan kyai Nahdlatul Ulama (NU) yang menginginkan agar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, dianggap sebagai hal positif. Sebab Indonesia merupakan negara berketuhanan dan religius.
Bagi PDIP, hal ini juga membuktikan bahwa Presiden Jokowi diterima semua kalangan. "Ini menunjukan kepemimpinan pak Jokowi diterima seluruh kalangan. Semua kalangan sudah disuarakan untuk menjadi wakilnya Jokowi," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (5/8/2018).
Menurut Hasto, munculnya rekomendasi cawapres dari seluruh kalangan, termasuk kalangan ulama dan kyai, masih dianggap wajar. Hasto pun yakin usulan ulama tersebut tidak akan memecah suara ulama.
Hasto menegaskan, Presiden Jokowi selalu mendengarkan masukan dari para ketua umum parpol untuk menilai dengan jernih tentang profile yang akan ditunjuk sebagai wakilnya.
Hasto pun menjamin siapapun yang diputuskan Jokowi bukan merujuk pada cawapres, melainkan kekuasaan yang mengusung semangat gotong royong.
"Semua akan dibahas dengan menghormati hak prerogratif presiden. Pak Jokowi mendengarkan semuanya, keputusan (diambil) sudah merenung dan pertimbangan matang. Hanya Pak Jokowi dan ketum partai yang memahami," pungkasnya.
Bagi PDIP, hal ini juga membuktikan bahwa Presiden Jokowi diterima semua kalangan. "Ini menunjukan kepemimpinan pak Jokowi diterima seluruh kalangan. Semua kalangan sudah disuarakan untuk menjadi wakilnya Jokowi," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (5/8/2018).
Menurut Hasto, munculnya rekomendasi cawapres dari seluruh kalangan, termasuk kalangan ulama dan kyai, masih dianggap wajar. Hasto pun yakin usulan ulama tersebut tidak akan memecah suara ulama.
Hasto menegaskan, Presiden Jokowi selalu mendengarkan masukan dari para ketua umum parpol untuk menilai dengan jernih tentang profile yang akan ditunjuk sebagai wakilnya.
Hasto pun menjamin siapapun yang diputuskan Jokowi bukan merujuk pada cawapres, melainkan kekuasaan yang mengusung semangat gotong royong.
"Semua akan dibahas dengan menghormati hak prerogratif presiden. Pak Jokowi mendengarkan semuanya, keputusan (diambil) sudah merenung dan pertimbangan matang. Hanya Pak Jokowi dan ketum partai yang memahami," pungkasnya.
(thm)