Partai Ummat Desak KPU Hentikan Penggunaan Sirekap
Kamis, 22 Februari 2024 - 16:49 WIB
loading...
A
A
A
Dia juga menyoroti penempatan server aplikasi Sirekap telah melanggar aturan karena di luar negeri. Hal itu dianggap berbahaya karena membuka pintu masuk manipulasi data hasil pemilu.
Dia menuturkan bahwa meletakkan server pemilu di luar negeri juga melanggar dua aturan sekaligus. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Kemudian, Pasal 20 di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait keharusan keberadaan server di Indonesia untuk data penting yang menyangkut sektor publik dan menggunakan APBN. "Hasil penghitungan Sirekap telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu," pungkasnya.
Dia menuturkan bahwa meletakkan server pemilu di luar negeri juga melanggar dua aturan sekaligus. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Kemudian, Pasal 20 di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait keharusan keberadaan server di Indonesia untuk data penting yang menyangkut sektor publik dan menggunakan APBN. "Hasil penghitungan Sirekap telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
