Tionghoa dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia
Kamis, 22 Februari 2024 - 05:11 WIB
loading...
A
A
A
Dalam buku ini Hendra Kurniawan melakukan kajian terhadap Buku Sejarah Nasional dan buku teks Pelajaran Sejarah untuk menggambarkan bagaimana posisi orang Tionghoa dalam sejarah nasional. Hendra Kurniawan memakai wacana kritis sebagai pisau analisis.
Hendra mengkaji buku-buku sejarah sebelum Orde Baru, buku Sejarah Nasional Indonesia (terbit 6 jilid) yang ditulis di masa Orde Baru, buku Sejarah Nasional Indonesia yang direvisi di masa Reformasi dan buku Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS) sebagai latar belakang kajian terhadap buku teks Pelajaran Sejarah Kurikulum 2013 untuk SMA.
Secara ringkas, Hendra menuturkan bahwa penulisan sejarah tentang peran orang Tionghoa mengalami banyak kemunduran di era Orde Baru. Bahkan narasi peran orang Tionghoa lenyap dalam Sejarah Nasional Indonesia versi Orde Baru (hal. 9).
baca juga: 5 Negara ASEAN dengan Etnis Tionghoa Terbanyak
Di era reformasi, semangat untuk melakukan pemulihan relasi dilakukan. Termasuk dalam penulisan sejarah dan buku teks mata pelajaran sejarah. Hendra menyimpulkan bahwa dalam buku sejarah dan buku teks mata pelajaran sejarah, pada tahap seleksi, tema Tionghoa telah muncul hampir pada semua topik, namun dengan porsi yang beragam (hal. 203).
Meski telah terakomodasi melalui seleksi, Hendra menemukan bahwa narasi yang direproduksi dalam buku teks mata pelajaran sejarah masih belum beranjak dari Tionghoa sebagai pendatang, peran ekonomi, dan Tionghoa sebagai sasaran kebencian masyarakat (hal. 204).
Peran orang Tionghoa di berbagai bidang, seperti politik, militer, budaya, kuliner, pakaian, arsitektur, olahraga tidak dibicarakan sama sekali. Tampilnya peran Tionghoa yang serba terbatas ini menurut Hendra disebabkan oleh dua hal, yaitu warisan politik asimilasi dan cara berpikir Tionghoa sebagai the other. Cara pandang para penulis buku teks mata pelajaran sejarah yang seperti ini berpotensi mengecilkan peran orang Tiongha sebagai bagian dari Bangsa Indonesia seutuhnya.
Selain dari buku teks mata pelajaran, Hendra juga menyoroti banyaknya guru sejarah yang masih menyimpan memori semantik dan episodik era Orde Baru. Padahal peran guru sama pentingnya dengan buku teks dalam membangun kognisi sosial para siswa sebagai anggota masyarakat.
Selanjutnya Hendra menyampaikan bahwa penggunaan buku teks yang minim kesadaran inklusif dan guru yang hanya mengacu pada buku teks berpotensi membangun kepahitan terhadap orang Tionghoa dan akan terus memelihara sentimen anti-Cina. Oleh sebab itu penggunaan buku teks membutuhkan kebijaksanaan guru dalam mengelola pembelajaran.
Kita beruntung karena saat ini Pemerintah Indonesia telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas kepada guru untuk mengembangkan kompetensi siswanya, termasuk kompetensi sebagai warga negara dan warga dunia.
baca juga: Etnis Tionghoa dan Penyebaran Islam di Pulau Jawa
Hendra mengkaji buku-buku sejarah sebelum Orde Baru, buku Sejarah Nasional Indonesia (terbit 6 jilid) yang ditulis di masa Orde Baru, buku Sejarah Nasional Indonesia yang direvisi di masa Reformasi dan buku Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS) sebagai latar belakang kajian terhadap buku teks Pelajaran Sejarah Kurikulum 2013 untuk SMA.
Secara ringkas, Hendra menuturkan bahwa penulisan sejarah tentang peran orang Tionghoa mengalami banyak kemunduran di era Orde Baru. Bahkan narasi peran orang Tionghoa lenyap dalam Sejarah Nasional Indonesia versi Orde Baru (hal. 9).
baca juga: 5 Negara ASEAN dengan Etnis Tionghoa Terbanyak
Di era reformasi, semangat untuk melakukan pemulihan relasi dilakukan. Termasuk dalam penulisan sejarah dan buku teks mata pelajaran sejarah. Hendra menyimpulkan bahwa dalam buku sejarah dan buku teks mata pelajaran sejarah, pada tahap seleksi, tema Tionghoa telah muncul hampir pada semua topik, namun dengan porsi yang beragam (hal. 203).
Meski telah terakomodasi melalui seleksi, Hendra menemukan bahwa narasi yang direproduksi dalam buku teks mata pelajaran sejarah masih belum beranjak dari Tionghoa sebagai pendatang, peran ekonomi, dan Tionghoa sebagai sasaran kebencian masyarakat (hal. 204).
Peran orang Tionghoa di berbagai bidang, seperti politik, militer, budaya, kuliner, pakaian, arsitektur, olahraga tidak dibicarakan sama sekali. Tampilnya peran Tionghoa yang serba terbatas ini menurut Hendra disebabkan oleh dua hal, yaitu warisan politik asimilasi dan cara berpikir Tionghoa sebagai the other. Cara pandang para penulis buku teks mata pelajaran sejarah yang seperti ini berpotensi mengecilkan peran orang Tiongha sebagai bagian dari Bangsa Indonesia seutuhnya.
Selain dari buku teks mata pelajaran, Hendra juga menyoroti banyaknya guru sejarah yang masih menyimpan memori semantik dan episodik era Orde Baru. Padahal peran guru sama pentingnya dengan buku teks dalam membangun kognisi sosial para siswa sebagai anggota masyarakat.
Selanjutnya Hendra menyampaikan bahwa penggunaan buku teks yang minim kesadaran inklusif dan guru yang hanya mengacu pada buku teks berpotensi membangun kepahitan terhadap orang Tionghoa dan akan terus memelihara sentimen anti-Cina. Oleh sebab itu penggunaan buku teks membutuhkan kebijaksanaan guru dalam mengelola pembelajaran.
Kita beruntung karena saat ini Pemerintah Indonesia telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas kepada guru untuk mengembangkan kompetensi siswanya, termasuk kompetensi sebagai warga negara dan warga dunia.
baca juga: Etnis Tionghoa dan Penyebaran Islam di Pulau Jawa
Lihat Juga :
