Bawaslu Dianugerahi Kerupuk Melempem Award, Dianggap Tak Serius Sikapi Kecurangan Pemilu
Rabu, 21 Februari 2024 - 22:22 WIB
loading...
Warga Yogyakarta lewat GARDA memberikan Kerupuk Melempem Award kepada Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) atas kinerjanya mengawasi Pemilu 2024. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Warga Yogyakarta lewat Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) memberikan "Kerupuk Melempem Award" kepada Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) atas kinerjanya mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal ini bentuk ekspresi atas masifnya dugaan berbagai kecurangan Pemilu 2024 mewarnai perbincangan publik sepekan terakhir.
Mulai dicoblosinya kertas suara untuk paslon capres/cawapres tertentu, maraknya politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, intimidasi oknum aparat, hingga penggelembungan penghitungan suara. Lalu, sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding bermasalah dan sengaja disetting untuk menggelembungkan paslon capres/cawapres tertentu.
Baca juga: Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Negara di Pemilu 2024
"Kepuasan publik terhadap pelaksanaan pemilu kali ini sangat rendah. Suara-suara masyarakat untuk dilakukan pemilu ulang bahkan penolakan hasil pemilu, audit digital forensik terhadap sistem IT KPU, hingga dorongan hak angket di DPR RI pun menguat. Kalangan gerakan mahasiswa bahkan lebih nyaring tuntutannya yakni pemakzulan Presiden Joko Widodo," ujar Koordinator Lapangan GARDA, Arya Yuda dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, berbagai preseden buruk yang terjadi dalam Pemilu 2024 dinilai publik merupakan buntut dari malpraktik kekuasaan rezim Jokowi sejak meletus skandal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga KPU yang memberikan karpet merah kepada sang putra Presiden agar bisa menjadi salah satu kontestan Pemilu Presiden.
Mulai dicoblosinya kertas suara untuk paslon capres/cawapres tertentu, maraknya politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, intimidasi oknum aparat, hingga penggelembungan penghitungan suara. Lalu, sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding bermasalah dan sengaja disetting untuk menggelembungkan paslon capres/cawapres tertentu.
Baca juga: Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Negara di Pemilu 2024
"Kepuasan publik terhadap pelaksanaan pemilu kali ini sangat rendah. Suara-suara masyarakat untuk dilakukan pemilu ulang bahkan penolakan hasil pemilu, audit digital forensik terhadap sistem IT KPU, hingga dorongan hak angket di DPR RI pun menguat. Kalangan gerakan mahasiswa bahkan lebih nyaring tuntutannya yakni pemakzulan Presiden Joko Widodo," ujar Koordinator Lapangan GARDA, Arya Yuda dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, berbagai preseden buruk yang terjadi dalam Pemilu 2024 dinilai publik merupakan buntut dari malpraktik kekuasaan rezim Jokowi sejak meletus skandal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga KPU yang memberikan karpet merah kepada sang putra Presiden agar bisa menjadi salah satu kontestan Pemilu Presiden.
Lihat Juga :
