Cegah Karhutla 2024, KLHK Terapkan Patroli Terpadu di 340 Desa

JAKARTA - Antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla ) terus menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) . Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanthi.

Dikatakan Laksmi, berdasarkan data pemantauan hotspot di provinsi rawan karhutla dari tahun 2019-2023, El Nino menjadi salah satu faktor yang berdampak signifikan.

Berdasarkan data KLHK tahun 2023 dengan kondisi El Nino, emisi gas rumah kaca mengalami penurunan sebesar 69,74 persen dibanding tahun 2019.

"Pemantauan hotspot dari 1 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 dibandingkan dengan 2023 pada periode yang sama terjadi kenaikan jumlah hotspot sebanyak 29 titik bila dibandingkan dengan 2023. Rencana pencegahan karhutla di tahun 2024 patroli terpadu akan dilaksanakan di 340 desa,” ujar Laksmi dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).



Lebih lanjut Laksmi mengatakan, kegiatan pemadaman darat yang dilakukan pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 3.946 untuk luas areal terbakar kurang lebih 27.546 hektar dan intensitas pemadaman tertinggi terjadi di Kalimantan Barat dengan kegiatan pemadaman sebanyak 956 kali di tahun 2023.

Laksmi menyebutkan, rencana operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan akan dilaksanakan di enam provinsi rawan karhutla yaitu di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan total durasi pelaksanaan 143 hari.

"Jadi, pelaksanaannya nanti melibatkan seluruh instansi terkait meliput KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mitra kerja swasta," kata Laksmi.

Sementara Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono menegaskan, lembaga yang dipimpinnya dan instansi terkait, siap melaksanakan upaya untuk mencegah karhutla.

Dalam Rakor Teknis Karhutla yang diikuti sejumlah Lembaga terkait yang selama ini membantu penanganan karhutla itu, Hartono mengungkapkan, pascakebakaran hutan dan lahan tahun 2015, pemerintah mengupayakan penguatan regulasi untuk memperbaiki upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.