Kecurangan Dalam Pemilu Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017
Minggu, 18 Februari 2024 - 07:24 WIB
loading...
Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa
A
A
A
Romli Atmasasmita
BERITA-berita resmi Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) terserang jutaan hacker merupakan tantangan lazim terjadi di semua negara dalam sistem online. Akan tetapi, berita kekeliruan surat suara tertukar sangat jarang terjadi di negara mana pun dan merupakan kelalaian pelaksana pemilu termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal yang biasa terjadi itu pun sudah dikoreksi.
Namun, kenyataan turut campurnya pejabat negara yang tidak cuti atau masih menggunakan fasilitas negara baik secara terang-terangan maupun diam-diam adalah merupakan kemustahilan, seharusnya tidak terjadi. Namun demikian, kemustahilan bisa terjadi disebabkan karena memang pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengandung ambiguitas. Di satu sisi, dilarang pejabat negara berkampanye dan hanya boleh jika cuti dan juga tidak menggunakan fasilitas negara. Yang terjadi, tidak cuti, tetapi menggunakan fasilitas negara alias larangan UU dilanggar dengan lugu tanpa merasa malu dan berdosa. Lagi pula, mana ada ketentuan UU di satu sisi dilarang pejabat negara mulai dari presiden sampai menteri-menterinya berkampanye, akan tetapi di sisi lain dibolehkan dengan syarat yang sulit diterima akal sehat seperti berkampanye tanpa fasilitas negara, tanpa juga cuti, dan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ).
Jelas situasi kampanye pemilu sedemikian tidak memenuhi tujuan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Siapa yang berani melarang seorang presiden atau menteri ini berkampanye? Dalam hal ini diperlukan kesadaran diri dan mawas diri pejabat-pejabat secara moral untuk merasa malu melakukan perbuatan yang dilarang dan sesungguhnya tidak perlu lagi diberitahu bahwa sikap sedemikian secara moral etik keliru atau salah. Pemimpin birokrasi yang seharusnya menjadi teladan baik bagi masyarakat luas malahan mempertontonkan sikap buruk di depan masyarakat yang terbanyak tidak lulus sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama atau bahkan tidak lulus sekolah dasar.
Di dalam hal terjadi kecurangan proses pemungutan suara sejak pencoblosan sampai dengan penghitungan akhir suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka terdapat dua masalah besar yang perlu diketahui. Pertama, kesadaran berdemokrasi yang masih kurang dipahami secara dalam dampak sosial, politik, dan hukum dari kecurangan tersebut, terutama di kalangan elite politik dan pemegang kekuasaan eksekutif dan para pembantunya. Kedua, masalah ketidakpahaman masyarakat luas mengenai makna pemilu dan tegaknya disiplin pemilu yang jujur, adil, dan bebas memilih tanpa paksaan ataupun rayuan dan suap yang tidak merupakan jaminan masa depan kehidupannya kelak setelah terpilih seorang pemimpin yang diharapkan berintegritas, bertanggung jawab, dan menjalankan tugasnya demi kepentingan 270 juta rakyatnya.
BERITA-berita resmi Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) terserang jutaan hacker merupakan tantangan lazim terjadi di semua negara dalam sistem online. Akan tetapi, berita kekeliruan surat suara tertukar sangat jarang terjadi di negara mana pun dan merupakan kelalaian pelaksana pemilu termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal yang biasa terjadi itu pun sudah dikoreksi.
Namun, kenyataan turut campurnya pejabat negara yang tidak cuti atau masih menggunakan fasilitas negara baik secara terang-terangan maupun diam-diam adalah merupakan kemustahilan, seharusnya tidak terjadi. Namun demikian, kemustahilan bisa terjadi disebabkan karena memang pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengandung ambiguitas. Di satu sisi, dilarang pejabat negara berkampanye dan hanya boleh jika cuti dan juga tidak menggunakan fasilitas negara. Yang terjadi, tidak cuti, tetapi menggunakan fasilitas negara alias larangan UU dilanggar dengan lugu tanpa merasa malu dan berdosa. Lagi pula, mana ada ketentuan UU di satu sisi dilarang pejabat negara mulai dari presiden sampai menteri-menterinya berkampanye, akan tetapi di sisi lain dibolehkan dengan syarat yang sulit diterima akal sehat seperti berkampanye tanpa fasilitas negara, tanpa juga cuti, dan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ).
Jelas situasi kampanye pemilu sedemikian tidak memenuhi tujuan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Siapa yang berani melarang seorang presiden atau menteri ini berkampanye? Dalam hal ini diperlukan kesadaran diri dan mawas diri pejabat-pejabat secara moral untuk merasa malu melakukan perbuatan yang dilarang dan sesungguhnya tidak perlu lagi diberitahu bahwa sikap sedemikian secara moral etik keliru atau salah. Pemimpin birokrasi yang seharusnya menjadi teladan baik bagi masyarakat luas malahan mempertontonkan sikap buruk di depan masyarakat yang terbanyak tidak lulus sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama atau bahkan tidak lulus sekolah dasar.
Di dalam hal terjadi kecurangan proses pemungutan suara sejak pencoblosan sampai dengan penghitungan akhir suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka terdapat dua masalah besar yang perlu diketahui. Pertama, kesadaran berdemokrasi yang masih kurang dipahami secara dalam dampak sosial, politik, dan hukum dari kecurangan tersebut, terutama di kalangan elite politik dan pemegang kekuasaan eksekutif dan para pembantunya. Kedua, masalah ketidakpahaman masyarakat luas mengenai makna pemilu dan tegaknya disiplin pemilu yang jujur, adil, dan bebas memilih tanpa paksaan ataupun rayuan dan suap yang tidak merupakan jaminan masa depan kehidupannya kelak setelah terpilih seorang pemimpin yang diharapkan berintegritas, bertanggung jawab, dan menjalankan tugasnya demi kepentingan 270 juta rakyatnya.
Lihat Juga :
