Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Diduga Banyak Kecurangan, Wakil Ketua TPN Benny Rhamdani: Pemilu 2024 Paling Buruk
loading...
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 paling buruk usai menemukan banyaknya kecurangan dalam prosesnya. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Benny Rhamdani menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 paling buruk usai menemukan banyaknya kecurangan dalam prosesnya.
Benny mengungkap salah satu bukti dugaan kuat adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 yakni penggelembungan suara yang menguntungkan Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
"Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang paling buruk. Kecurangan terjadi di mana-mana, penambahan suara kepada 02," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).
"Dugaan kecurangan ini ada kemenangan yang mencapai angka 400 sampai 800, ada juga kertas-kertas yang sebelum dilaksanakan pencoblosan sudah tercoblos luar biasa kecurangan yang dilakukan," sambungnya.
Kemudian, lanjut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu, kecurangan pilpres kali ini juga berbentuk intimidasi oleh aparat kepada kepala-kepala desa yang dipaksa untuk mengerahkan warganya memillih Prabowo-Gibran.
"Mereka (kepala desa) dikumpulkan oleh aparat kemudian diintimidasi hanya karena dengan alasan ada kasus-kasus penggunaan dana desa. Kemudian mereka dipaksa untuk mengarahkan masyarakatnya mendukung 02," jelasnya.
Menurut Benny, kecurangan Pilpres 2024 ini merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan secara terstruktur dan masif dengan memanfaatkan kekuasaan perangkat negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Dugaan kecurangan yang sangat masif, yang sangat terstruktur, yang sangat sistematis. Dan kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi," ucapnya.
Karenanya, lanjut Benny, Deputi Hukum TPN tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran. Selanjutnya, kata dia, TPN akan mengambil langkah hukum.
"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional, ada perlawanan melalui Parlemen, dari partai pengusung Ganjar-Mahfud, ini akan menjadi ledakan hukum," tuturnya.
Benny mengungkap salah satu bukti dugaan kuat adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 yakni penggelembungan suara yang menguntungkan Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
"Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang paling buruk. Kecurangan terjadi di mana-mana, penambahan suara kepada 02," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).
"Dugaan kecurangan ini ada kemenangan yang mencapai angka 400 sampai 800, ada juga kertas-kertas yang sebelum dilaksanakan pencoblosan sudah tercoblos luar biasa kecurangan yang dilakukan," sambungnya.
Kemudian, lanjut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu, kecurangan pilpres kali ini juga berbentuk intimidasi oleh aparat kepada kepala-kepala desa yang dipaksa untuk mengerahkan warganya memillih Prabowo-Gibran.
"Mereka (kepala desa) dikumpulkan oleh aparat kemudian diintimidasi hanya karena dengan alasan ada kasus-kasus penggunaan dana desa. Kemudian mereka dipaksa untuk mengarahkan masyarakatnya mendukung 02," jelasnya.
Menurut Benny, kecurangan Pilpres 2024 ini merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan secara terstruktur dan masif dengan memanfaatkan kekuasaan perangkat negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Dugaan kecurangan yang sangat masif, yang sangat terstruktur, yang sangat sistematis. Dan kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi," ucapnya.
Karenanya, lanjut Benny, Deputi Hukum TPN tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran. Selanjutnya, kata dia, TPN akan mengambil langkah hukum.
"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional, ada perlawanan melalui Parlemen, dari partai pengusung Ganjar-Mahfud, ini akan menjadi ledakan hukum," tuturnya.
Explore More