Deklarasi Kemenangan Prabowo-Gibran di Istora Senayan Bakal Dilaporkan ke Gakkumdu

JAKARTA - Deklarasi kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024 bakal dilaporkan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Sebab, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menilai deklarasi kemenangan Prabowo-Gibran itu membuat gaduh Pilpres 2024.

"Kemarin salah satu paslon di Senayan, 02 telah mengumumkan (kemenangan) sebelum pada hari yang telah ditentukan, artinya secara nyata itu telah membuat kegaduhan. Maka, bagaimana bisa pemilu damai terjadi sebagaimana kata presiden untuk menjaga pemilu damai," ujar pengacara TPUA Arvid Saktyo, Kamis (15/2/2024).

Dia menambahkan, TPUA menentang tindakan-tindakan deklarasi kemenangan yang mendahului keputusan resmi secara hukum. Sebabnya, tindakan itu membuat penggiringan opini tentang salah satu paslon telah menang dalam Pilpres 2024.



"Apakah dia sudah tahu hasil pemilu, apakah dia sudah tahu akan menang, nah di sinilah potensi terjadinya kegaduhan, dan juga asumsi yang bisa menggiring opini," tuturnya.

Dia menyebutkan, deklarasi kemenangan yang dilakukan Prabowo-Gibran menjadi bukti nyata atas laporan yang bakal dibuatnya itu gakkumdu. Namun, pihaknya bakal mengkaji terlebih dahulu siapa saja yang bakal dilaporkannya itu, apakah hanya Prabowo-Gibran, atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, atau juga KPU.

"Bukti ini sudah menjadi fakta yang tak terelakan lagi, orang juga tahu di situ kapan dia mendeklarasikannya, dan apakah nanti yang dilaporkan siapa, tentunya paslon dan timnya itu yang jadi objek laporannya. Bisa TKN, bisa paslon, dan KPU juga termasuk," jelasnya.



Di samping persoalan itu, kata dia, TPUA juga bakal melaporkan tentang dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024, baik ke Bawaslu, DKPP, maupun ke gakkumdu dari sisi administrasi dan pidana. Saat ini, TPUA mengkaji pelanggaran-pelanggaran tersebut, seperti soal kampanye yang dilakukan di masa tenang hingga persoalan dana kampanya paslon tertentu.

"Kami sebagai tim TPUA akan kaji dugaan pidana yang terjadi, baik waktu dilarang kampanye di masa tenang, mengumkan atau membuat acara tentang paslon, terlebih mendeklarasikan diri, termasuk kami akan mengusut dugaan dana kampanye terkait paslon. Kita akan laporkan ke DKPP, dan gakkumdu, yakni penegakan hukum terpadu, ada Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu di situ," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal TPUA Azam Khan membeberkan, persoalan deklarasi kemenangan yang dilakukan Prabowo-Gibran sudah sepatutnya dilaporkan. Selain telah membuat gaduh, deklarasi itu merupakan sebuah penggiringan opini atas menangnya paslon tertentu dalam Pilpres 2024.

Padahal, tambahnya, deklarasi itu hanya didasarkan pada quick count yang disampaikan lembaga survei dengan data yang masuk baru 5 persen lebih saja. Belum ada pula penetapan resmi dari KPU tentang hasil Pemilu 2024.

"Bahwa 820.222 TPS ini baru masuk 5 persen cuman sudah melakukan proses pengumpulan masa dan mendeklrasikan diri kemenangan, ini bukan soal gaduh, tapi kebohongan yang nyata, kenapa saya katakan kebohongan dan nyata Prabowo dan Gibran serta timnya, (karena) belum final. Artinya, butuh putusan KPU 33 hari lagi kurang lebih, bayangkan 5 persen lebih (data) suara, masih ada 94 persen lebih, masih ada ratusan juta (suara) dan ini sudah dideklarasikan," katanya.