Demo Gejayan Memanggil Pecahkan 7 Gentong, Simbol Minta Pertolongan atas Rusaknya Demokrasi
Senin, 12 Februari 2024 - 19:47 WIB
loading...
A
A
A
"Nah, di situlah kenapa kita memecahkan tujuh gentong tersebut, kita berharap bahwa tujuh ketamakan Jokowi bersama rezim-rezimnya itu harus benar-benar dienyahkan dihancurkan dari muka bumi ini," tambahnya.
Dengan aksi simbolik ini, Sani mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia, yang memiliki hak suara pada Pemilu 2024 nanti untuk betul-betul memilih calon dengan pemikiran yang matang berdasarkan nalar kritis dan alasan-alasan logis.
Menurutnya, Jokowi telah menutup demokrasi dengan tidak mengakui adanya HAM, tidak melakukan penghormatan terhadap HAM, serta tidak menerapkan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi dan kroni-kroninya dihukum dan diadili sesegera mungkin.
"Jokowi menunjukkan kekuasaannya secara maskulin, bahkan hyper maskulinitas karena dia menguasai tidak hanya sumber daya alam dalam periode terakhir, tetapi juga menguasai seluruh nalar kritis elemen negara ini," lanjutnya.
"Kami ingin Jokowi dan kroni-kroninya dihukum. Bahkan tidak harus menunggu sampai tanggal 14 Februari 2024, tetapi sebelum itu Jokowi harus mendapatkan hukuman secepatnya," tutupnya.
Dengan aksi simbolik ini, Sani mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia, yang memiliki hak suara pada Pemilu 2024 nanti untuk betul-betul memilih calon dengan pemikiran yang matang berdasarkan nalar kritis dan alasan-alasan logis.
Menurutnya, Jokowi telah menutup demokrasi dengan tidak mengakui adanya HAM, tidak melakukan penghormatan terhadap HAM, serta tidak menerapkan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi dan kroni-kroninya dihukum dan diadili sesegera mungkin.
"Jokowi menunjukkan kekuasaannya secara maskulin, bahkan hyper maskulinitas karena dia menguasai tidak hanya sumber daya alam dalam periode terakhir, tetapi juga menguasai seluruh nalar kritis elemen negara ini," lanjutnya.
"Kami ingin Jokowi dan kroni-kroninya dihukum. Bahkan tidak harus menunggu sampai tanggal 14 Februari 2024, tetapi sebelum itu Jokowi harus mendapatkan hukuman secepatnya," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
