Petisi Cipayung DIY: Kita Tak Ingin Embrio Orde Baru Lahir Kembali
Jum'at, 09 Februari 2024 - 21:02 WIB
loading...
Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mengintegrasikan bangsa dan mengalihkan kekuasaan negara. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mengintegrasikan bangsa dan mengalihkan kekuasaan negara. Pemilu, salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setiap warga negara berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin eksekutif secara langsung dan demokratis.
“Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua Petisi Cipayung DIY Yohanes Tola yang juga Ketua PMKRI Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ganjar: Mengambil Risiko Besar pada Demokrasi
Menurut dia, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Belakangan ini, ada kejadian yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya dalam melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ini menjadi bencana besar bagi cita-cita demokrasi.
“Politisasi keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral,” ungkapnya.
Selain itu, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meluas. Ini menjadi ancaman masa depan yang bisa menimbulkan gejolak masyarakat, bahkan pembangkangan masyarakat sipil terhadap pemerintah yang berkuasa jika pemilu diselenggarakan dengan keterlibatan lembaga negara, ASN, dan berbagai kementerian yang diduga tidak netral.
“Apa gunanya jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Akan sulit membangun pembangunan yang berkelanjutan jika tidak didukung stabilitas politik dan apresiasi masyarakat sipil. “Kami berharap seluruh lembaga negara bersikap kooperatif dan patuh terhadap undang-undang dan memberi sikap mundur atau cuti jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilu. Temuan tentang keterlibatan beberapa lembaga kekuasaan negara dalam pemilu kali ini menjadi bencana besar bagi demokrasi kita,” ujar Yohanes.
“Tentu saja kita tidak ingin embrio-embrio Orde Baru lahir kembali melalui watak penguasa hari ini. Jika itu terjadi, Indonesia Emas yang kita harapkan bersama sebagai orang muda tentu akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah kita capai bersama,” katanya.
Dia menuturkan demokrasi pada dasarnya memperjuangkan martabat dan penghormatan terhadap pilihan setiap orang. Jika ada intervensi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan, Cipayung Plus DIY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sinyal awas bagi kekuasaan saat ini.
Ini adalah upaya dan wujud cinta kita terhadap cita-cita reformasi yang hari ini diamanatkan kepada masyarakat Indonesia. Perlawanan itu dimulai dari menentukan pilihan yang tepat dan didasarkan pada ajaran moral dan etika berpolitik dan berdemokrasi. “Etika menjadi jalan penuntun perilaku berpolitik kita di tanah yang sangat berbineka ini,” ucapnya.
Karena itu, Cipayung Plus DIY mengajak dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam menjaga dan mengawal penyelenggaran pemilu yang jujur, adil, aman, damai, dan bermartabat.
Pihaknya juga membuat sebuah petisi untuk mengawal proses penyelenggaran Pemilu 2024 yang berisi:
1. Menuntut Presiden, Lembaga Pemerintah, ASN, KPU, dan Bawaslu untuk bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan undang-undang berlaku.
2. Mendukung lembaga penegak hukum untuk menindak tegas ASN, KPU, Bawaslu, ataupun Calon Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu. Petisi ini kami buat dengan harapan bahwa imbauan dan seruan ini menjadi semangat bersama dalam menciptakan pemilu yang aman, damai, tertib, dan beretika.
“Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua Petisi Cipayung DIY Yohanes Tola yang juga Ketua PMKRI Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ganjar: Mengambil Risiko Besar pada Demokrasi
Menurut dia, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Belakangan ini, ada kejadian yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya dalam melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ini menjadi bencana besar bagi cita-cita demokrasi.
“Politisasi keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral,” ungkapnya.
Selain itu, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meluas. Ini menjadi ancaman masa depan yang bisa menimbulkan gejolak masyarakat, bahkan pembangkangan masyarakat sipil terhadap pemerintah yang berkuasa jika pemilu diselenggarakan dengan keterlibatan lembaga negara, ASN, dan berbagai kementerian yang diduga tidak netral.
“Apa gunanya jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Akan sulit membangun pembangunan yang berkelanjutan jika tidak didukung stabilitas politik dan apresiasi masyarakat sipil. “Kami berharap seluruh lembaga negara bersikap kooperatif dan patuh terhadap undang-undang dan memberi sikap mundur atau cuti jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilu. Temuan tentang keterlibatan beberapa lembaga kekuasaan negara dalam pemilu kali ini menjadi bencana besar bagi demokrasi kita,” ujar Yohanes.
“Tentu saja kita tidak ingin embrio-embrio Orde Baru lahir kembali melalui watak penguasa hari ini. Jika itu terjadi, Indonesia Emas yang kita harapkan bersama sebagai orang muda tentu akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah kita capai bersama,” katanya.
Dia menuturkan demokrasi pada dasarnya memperjuangkan martabat dan penghormatan terhadap pilihan setiap orang. Jika ada intervensi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan, Cipayung Plus DIY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sinyal awas bagi kekuasaan saat ini.
Ini adalah upaya dan wujud cinta kita terhadap cita-cita reformasi yang hari ini diamanatkan kepada masyarakat Indonesia. Perlawanan itu dimulai dari menentukan pilihan yang tepat dan didasarkan pada ajaran moral dan etika berpolitik dan berdemokrasi. “Etika menjadi jalan penuntun perilaku berpolitik kita di tanah yang sangat berbineka ini,” ucapnya.
Karena itu, Cipayung Plus DIY mengajak dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam menjaga dan mengawal penyelenggaran pemilu yang jujur, adil, aman, damai, dan bermartabat.
Pihaknya juga membuat sebuah petisi untuk mengawal proses penyelenggaran Pemilu 2024 yang berisi:
1. Menuntut Presiden, Lembaga Pemerintah, ASN, KPU, dan Bawaslu untuk bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan undang-undang berlaku.
2. Mendukung lembaga penegak hukum untuk menindak tegas ASN, KPU, Bawaslu, ataupun Calon Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu. Petisi ini kami buat dengan harapan bahwa imbauan dan seruan ini menjadi semangat bersama dalam menciptakan pemilu yang aman, damai, tertib, dan beretika.
(jon)
Lihat Juga :
