Petisi Cipayung DIY: Kita Tak Ingin Embrio Orde Baru Lahir Kembali
Jum'at, 09 Februari 2024 - 21:02 WIB
loading...
Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mengintegrasikan bangsa dan mengalihkan kekuasaan negara. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mengintegrasikan bangsa dan mengalihkan kekuasaan negara. Pemilu, salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setiap warga negara berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin eksekutif secara langsung dan demokratis.
“Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua Petisi Cipayung DIY Yohanes Tola yang juga Ketua PMKRI Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ganjar: Mengambil Risiko Besar pada Demokrasi
Menurut dia, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Belakangan ini, ada kejadian yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya dalam melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ini menjadi bencana besar bagi cita-cita demokrasi.
“Politisasi keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral,” ungkapnya.
“Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua Petisi Cipayung DIY Yohanes Tola yang juga Ketua PMKRI Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ganjar: Mengambil Risiko Besar pada Demokrasi
Menurut dia, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Belakangan ini, ada kejadian yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya dalam melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ini menjadi bencana besar bagi cita-cita demokrasi.
“Politisasi keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral,” ungkapnya.
Lihat Juga :