Soal Anggaran Kementerian Dipotong 5% untuk Bansos, Ganjar: Memang Kemiskinan Kita Meningkat?
loading...
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memberikan respons tegas terhadap informasi yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal anggaran kementerian yang dipotong 5% untuk bansos. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memberikan respons tegas terhadap informasi yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal anggaran kementerian yang dipotong 5% untuk bantuan sosial (bansos) .
Menurut Ganjar, perlu adanya kontrol Parlemen terhadap anggaran kementerian yang berasal dari APBN.
Baca juga: Respons Ganjar soal Airlangga Bolehkan Jokowi bagi Bansos di Pinggir Jalan
“Ya kalau kemudian ini sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat? Kok bantuan sosialnya meningkat gitu,” ujar Ganjar usai Kampanye Akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
“Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat banyak orang dibantu maka saya berikan atau karena alasan bencana?” sambung Ganjar.
Ganjar juga mengungkapkan kebutuhan untuk mengontrol penyaluran bansos, khususnya saat pembagiannya semakin masif di awal tahun ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan dapat meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
“Kemarin ada alasannya yang ini dan sebagainya, tapi sudah lah kami semua sudah tahu mau berdebat kayak apa pun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar, oke,” jelas Ganjar.
Dengan demikian jika hasil akhir ada yang bisa mengontrol, menurut Ganjar agar bisa lebih tepat sasaran.
“Makanya kalau ada yang bisa mengerem-engerem, mengontrol-ngontrol, bagus. Dan saya memang berharap DPR RI, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. Hasto mengungkapkan anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.
Baca juga: Jokowi Gelontorkan Anggaran Bansos Lebih Rp4.000 Triliun Sejak 2014, Kemiskinan hanya Turun 2%
"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Menurut Ganjar, perlu adanya kontrol Parlemen terhadap anggaran kementerian yang berasal dari APBN.
Baca juga: Respons Ganjar soal Airlangga Bolehkan Jokowi bagi Bansos di Pinggir Jalan
“Ya kalau kemudian ini sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat? Kok bantuan sosialnya meningkat gitu,” ujar Ganjar usai Kampanye Akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
“Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat banyak orang dibantu maka saya berikan atau karena alasan bencana?” sambung Ganjar.
Ganjar juga mengungkapkan kebutuhan untuk mengontrol penyaluran bansos, khususnya saat pembagiannya semakin masif di awal tahun ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan dapat meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
“Kemarin ada alasannya yang ini dan sebagainya, tapi sudah lah kami semua sudah tahu mau berdebat kayak apa pun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar, oke,” jelas Ganjar.
Dengan demikian jika hasil akhir ada yang bisa mengontrol, menurut Ganjar agar bisa lebih tepat sasaran.
“Makanya kalau ada yang bisa mengerem-engerem, mengontrol-ngontrol, bagus. Dan saya memang berharap DPR RI, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. Hasto mengungkapkan anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.
Baca juga: Jokowi Gelontorkan Anggaran Bansos Lebih Rp4.000 Triliun Sejak 2014, Kemiskinan hanya Turun 2%
"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
(kri)
Lihat Juga :
