Pemimpin Negara Harus Siap Mundur jika Melanggar Etika

Lebih lanjut, Siti mengatakan budaya malu dan mundur dari jabatannya sebagai seorang pemimpin ini sangat relevan signifikan dan urgent untuk ditetapkan atau dilaksanakan oleh Indonesia di saat negeri ini terpuruk oleh menipisnya etika dan moral, dan maraknya skandal korupsi.

“Indonesia sedang mengalami bencana korupsi yang luar biasa. Demokrasi tidak boleh direduksi atau disimpangkan maknanya semata-mata hanya merebut kekuasaan saja. Kedaulatan harus tetap di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa atau elite atau lembaga politik ini,” katanya.

Siti juga mengatakan aktor-aktor politik dan aktor-aktor informal harus berperan aktif dalam pembangunan nilai-nilai budaya atau dalam proses demokrasi. “Oleh karena itu diperlukan sinergi kooperatif dan komunikasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk mewujudkan penegakan etika atau keadaban publik atau keadaban politik,” ujarnya.

Siti mengatakan kerja sama antaraktor dan elite untuk menggerakkan mesin demokrasi dan nilai-nilai budaya agar pemilu maupun pilkada berkualitas dan berdampak positif terhadap pemerintahan. “Jadi pemilu ini tidak terjadi di ruang kosong, tapi akan berkorelasi positif maupun negatif terhadap tentu kualitas pemerintahan kita,” pungkasnya.