Guru Besar Hukum Unpad: Pernyataan Jokowi Bertentangan dengan Asas Adil terhadap Seluruh Peserta Pilpres

"Saya mengatakan bahwa pernyataan Pak Presiden itu tampaknya bertentangan dengan statement beliau sebelumnya yang menyatakan bahwa Presiden dan aparatur negara bertindak netral serta tidak ada keberpihakan."

"Itu penting karena dalam perspektif hukum apa yang dinyatakan oleh pejabat yang mempunyai otoritas tertentu atau otoritas menurut hukum itu sudah memenuhi apa yang disebut sebagai sebuah pengharapan yang sah kepada warga negara terkait presiden dan pejabat negara yang tadi akan netral akan melaksanakannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," ujar Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.