Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye Dinilai Multitafsir dan Rawan Disalahgunakan
Rabu, 24 Januari 2024 - 21:34 WIB
loading...
Presiden Jokowi mengatakan, seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Pandangan ini dikatakan Jokowi menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Nasional Ganjar Presiden, yang juga Anggota Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ridwan Darmawan mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi itu multitafsir dan seakan menantang rakyat.
"Pernyataan Jokowi sangat bertolak belakang, dulu katanya nggak boleh memihak, sekarang boleh," kata Ridwan dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
"Makin menunjukkan kepada rakyat, Jokowi di akhir masa kepemimpinannya ternyata menunjukkan watak aslinya yang tidak seiya sekata antara mulut dan tindakan," tambahnya.
Ridwan melanjutkan, bagaimana menghubungkan antara larangan pejabat negara, pejabat publik dan pejabat fungsional termasuk kepada desa, tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu sebagaimana UU Pemilu.
Menurutnya, kepekaan terhadap kekhawatiran dan pertanyaan Masyarakat luas tentang keberpihakan Presiden kepada Calon tertentu, sama sekali tidak nampak, seolah-olah tidak ada masalah berarti.
Kemudian, pertanyaan publik mengenai bagaimana Bansos, Bantuan pembangunan jalan-jalan Provinsi, Kabupaten Kota, dan lain sebagainya yang dipakai untuk menggenjot dukungan kepada salah satu paslon tertentu memanglah begitu adanya.
"Artinya tidak hanya sekedar tidak memakai fasilitas negara, tetapi juga ada banyak rambu yang mesti dipedomani oleh presiden, karena itu menurut saya kita makin kering keteladanan pemimpin. Ini menyedihkan," tutup Ridwan.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Nasional Ganjar Presiden, yang juga Anggota Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ridwan Darmawan mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi itu multitafsir dan seakan menantang rakyat.
"Pernyataan Jokowi sangat bertolak belakang, dulu katanya nggak boleh memihak, sekarang boleh," kata Ridwan dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
"Makin menunjukkan kepada rakyat, Jokowi di akhir masa kepemimpinannya ternyata menunjukkan watak aslinya yang tidak seiya sekata antara mulut dan tindakan," tambahnya.
Ridwan melanjutkan, bagaimana menghubungkan antara larangan pejabat negara, pejabat publik dan pejabat fungsional termasuk kepada desa, tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu sebagaimana UU Pemilu.
Menurutnya, kepekaan terhadap kekhawatiran dan pertanyaan Masyarakat luas tentang keberpihakan Presiden kepada Calon tertentu, sama sekali tidak nampak, seolah-olah tidak ada masalah berarti.
Kemudian, pertanyaan publik mengenai bagaimana Bansos, Bantuan pembangunan jalan-jalan Provinsi, Kabupaten Kota, dan lain sebagainya yang dipakai untuk menggenjot dukungan kepada salah satu paslon tertentu memanglah begitu adanya.
"Artinya tidak hanya sekedar tidak memakai fasilitas negara, tetapi juga ada banyak rambu yang mesti dipedomani oleh presiden, karena itu menurut saya kita makin kering keteladanan pemimpin. Ini menyedihkan," tutup Ridwan.
(maf)
Lihat Juga :
