Mahfud MD Sebut Mafia Pertambangan saat Debat, PMII Minta KPK Berantas Korupsi Tambang

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD sempat menyoroti persoalan pertambangan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar di Plenary Hall, JCC, Senayan, Minggu 21 Januari 2024. Mahfud MD menanggapi argumen Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menginginkan pencabutan Izin Usaha Perusahaan (IUP) jika terbukti melakukan pertambangan ilegal .

Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak mudah karena biasanya, pertambangan ilegal selalu dijaga oleh mafia-mafia. Mahfud juga mengatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengungkapkan jika banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang dibacking oleh aparat.



Menanggapi hal tersebut, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur Sainuddin mengaku sependapat dengan apa yang disampaikan cawapres pendamping Ganjar Pranowo tersebut.

"Saya sependapat dengan pernyataan pak mahfud, tentu karena saya sebagai warga Kaltim sangat paham bagaimana buruknya dunia pertambangan yang ada di Kaltim," ujar Sainuddin dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).



Dia menjelaskan bahwa Kalimantan Timur sejak dahulu sudah sangat marak dibanjiri tambang ilegal. “Kaltim ini sangat banyak pertambangannya, tapi yang ilegal juga tidak sedikit, kalau kita mengutip pernyataan Jatam pada tahun 2023, ada 161 titik tambang ilegal yang beredar di Kaltim, tetapi itukan yang kita diketahui," ungkapnya.

“Saya sangat yakin bahwa ada titik lain yang tidak diketahui dan bukan bagian dari 161 titik tersebut, artinya tambang ilegal ini kan marak, tapi lucunya kenapa permasalahan yang cukup lama ini tidak bisa dibersihkan secara tuntas,” sambung Sainuddin.

Sainuddin sangat berharap KPK segera turun tangan karena polemik ini tak kunjung terselesaikan akibat adanya backingan kuat dari sejumlah elite yang ada di pusat ataupun di daerah.

“Saya tantang KPK hari ini, untuk turun ke Kaltim dan melakukan investivigasi agar melaksanakan pemberantasan kasus korupsi yang ada di pertambangan. Karena sejauh ini saya berkeyakinan bahwa tambang ilegal ini merajalela karena ada kelompok elite berada di belakangnya,” tegasnya.

“Bahkan saya juga siap mengantarkan KPK ke beberapa titik dimana letak tambang ilegal yang masih beroperasi, karena bagi masyarakat Kaltim tambang ilegal ini sudah menjadi rahasia umum,” imbuhnya.

Ditambahkannya, bahwa pertambangan ilegal adalah kejahatan yang harus diberantas. Pasalnya, secara tidak langsung pertambangan ilegal tidak membayar pajak terhadap negara.



“Dan tak sekadar itu, oknum-oknum yang terlibat dalam memperlancar kejahatan tersebut harus diberi hukuman yang jera, supaya para elite kita dapat bertobat ekologi, dan kejahatan alam tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itulah kenapa kemudian warga Kaltim sangat menanti peran KPK dalam polemik ini,” tutupnya.