Hary Tanoesoedibjo Sebut Diskriminasi Sulit Hilang Selama Kesenjangan Sosial Tinggi
Senin, 22 Januari 2024 - 14:49 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut diskriminasi dan isu SARA sulit hilang di tengah masyarakat selama kesenjangan sosial masih tinggi. Foto/MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut diskriminasi dan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sulit hilang di tengah masyarakat selama kesenjangan sosial masih tinggi.
Hal itu dipaparkannya saat menyambangi Group Tionghoa Benteng Tangsel di Resto Remaja Kuring, Serpong. Menurut dia, pemahaman keberagaman dan kesetaraan hanya bisa terwujud jika masyarakat bawah sejahtera secara ekonomi.
Baca juga: Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Dampingi Ganjar Dialog di PGI
"Bagaimana kemiskinan bisa cepat dihapuskan dari Indonesia, supaya kecemburuan sosial itu bisa cepat diatasi. Karena itu isu yang paling gampang diangkat, suku, etnis, agama, paling gampang. Selama kecemburuan itu masih lebar, lalu mudah sekali disulut sehingga menimbulkan perselisihan," ujarnya, Senin (22/1/2024).
Dia menuturkan pencapaian kesetaraan dan keberagaman itu harus dimulai dari kebijakan yang pro kesejahteraan. Kebijakan bisa diambil jika berhasil menguasai kursi legislatif dan dan memenangkan kekuatan di eksekutif.
Hal itu dipaparkannya saat menyambangi Group Tionghoa Benteng Tangsel di Resto Remaja Kuring, Serpong. Menurut dia, pemahaman keberagaman dan kesetaraan hanya bisa terwujud jika masyarakat bawah sejahtera secara ekonomi.
Baca juga: Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Dampingi Ganjar Dialog di PGI
"Bagaimana kemiskinan bisa cepat dihapuskan dari Indonesia, supaya kecemburuan sosial itu bisa cepat diatasi. Karena itu isu yang paling gampang diangkat, suku, etnis, agama, paling gampang. Selama kecemburuan itu masih lebar, lalu mudah sekali disulut sehingga menimbulkan perselisihan," ujarnya, Senin (22/1/2024).
Dia menuturkan pencapaian kesetaraan dan keberagaman itu harus dimulai dari kebijakan yang pro kesejahteraan. Kebijakan bisa diambil jika berhasil menguasai kursi legislatif dan dan memenangkan kekuatan di eksekutif.
Lihat Juga :
