Tokoh Papua Tegaskan Separatis KKB Bukan Perjuangan tapi Kejahatan HAM

JAKARTA - Gerakan separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukanlah sebuah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini ditegaskan tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy.

Menurutnya, tindakan kekerasan, penyanderaan, dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

"Pembunuhan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas pemerintah sebagai tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Perbuatan tersebut tidak memiliki dasar moral atau tujuan yang dapat dijustifikasi. Sebagai contoh, pembunuhan Michelle Kurisi Doga, seorang perempuan Papua,” ujar Nusy dalam keterangannya, Rabu (17/1/2024).

Tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy. Foto/Istimewa

Nusy dengan lugas menyatakan bahwa KKB tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga menyebarkan kebohongan. "Perjuangan yang diakui oleh kelompok ini tidak memiliki hasil nyata, melainkan hanya aksi pemberontakan yang tidak produktif," ucapnya.



Dengan menggambarkan kelompok tersebut sebagai pembohong, Nusy berharap, agar masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini.

"Para pemimpin dan tokoh masyarakat Papua memainkan peran kunci dalam mengekspresikan penolakan terhadap KKB. Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mengatasi ancaman bersama. Pernyataan tegas dari pemimpin dan tokoh masyarakat ini mencerminkan tekad untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya," ungkap Nusy.

Masyarakat Papua juga menyadari bahwa keberadaan KKB menghambat perkembangan positif dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam menghadapi tantangan KKB, harapan masyarakat Papua terletak pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Mereka berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan stabil, setiap warga dapat berkontribusi pada kemajuan wilayah mereka.

Dalam upaya menanggulangi tantangan ini, Pemerintah Indonesia juga telah memulai Operasi Damai Cartenz 2024, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap KKB di Papua.

"Suara penolakan terhadap KKB adalah cerminan tekad masyarakat Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik," tutupnya.