alexametrics

Menag Laporkan Arteria Dahlan ke Mahkamah Kehormatan Dewan

loading...
Menag Laporkan Arteria Dahlan ke Mahkamah Kehormatan Dewan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melaporkan politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik. FOTO/DOK.KORAN SINDO
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan atas dugaan pelanggaran kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Kemenag merasa dirugikan atas umpatan yang dilontarkan Arteria dalam forum rapat Komisi III dengan Kejaksaan Agung terkait kasus penipuan jamaah umrah.

Kemenag menilai ucapan Arteria yang ditujukan ke jajaran kementerian dengan semboyan Ikhlas Beramal tersebut tidak pantas dan tidak pada tempatnya. Kemenag sendiri bukan mitra kerja Komisi III dan tidak pernah diundang dalam forum rapat membahas nasib korban penipuan travel umrah tersebut.



"Terkait dengan persoalan yang dialami Kemenag, hujatan yang terjadi di Komisi III. Jadi, saya ingin klarifikasi Pak Mustaqim (Achmad Mustaqim, anggota Komisi VIII FPPP) dan beberapa yang lain tadi juga Pak Bisri (Bisri Romly, anggota Komisi VIII FPKB) dan yang lain, saya sama sekali tidak pernah menghadiri rapat kerja di Komisi lain selain Komisi VIII. Jadi, kejadian itu saya tidak hadir. Setahu saya ketika itu raker (rapat kerja) Komisi III dengan Jaksa Agung. Saya sama sekali tidak menghadiri itu," kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan seusai raker Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/4/2018) malam.

Lukman menilai apa yang diungkapkan oleh Arteria dalam rapat di Komisi III DPR itu tidak pada tempatnya dan tidak sepantasnya. Karena itu, pihaknya secara institusi Kemenag melaporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR agar hal ini bisa ditindaklanjuti. "Kami secara institusi kelembagaan Kemenag mengajukan surat kepada MKD DPR untuk hal seperti ini bisa ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Lukman, pihaknya memahami bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sehingga apa pun yang diungkapkan anggota dewan dalam forum rapat tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. "Tapi dari sisi etik, itu bisa dikaji MKD," imbuhnya.

Politikus PPP ini mengakui dirinya pribadi tidak masalah atas hujatan yang dilontarkan oleh Arteria, tetapi secara institusi Kemenag tentu banyak pihak yang merasa keberatan. "Karena ini institusi. Kalau saya selaku person nggak ada masalah. Kalau institusi, banyak pihak terluka," ujarnya.

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah menerima laporan dari Kemenag tertanggal 3 April 2018 lalu. Saat ini semua laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk ke MKD tengah masuk proses verifikasi laporan untuk ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. "Dan sekarang proses di MKD, laporan pasti diproses di MKD," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak