BKSAP DPR Beri Usulan Konkret ke Parlemen OKI dan Parlemen Asia untuk Selamatkan Palestina

TEHERAN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR , Fadli Zon memimpin Delegasi DPR RI ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) dan pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA (Asian Parliamentary Assembly) di Teheran, Iran pada 10-11 Januari 2024. Hadir para Ketua Parlemen Negara-negara OKI dan sejumlah delegasi Parlemen Negara-negara Asia.

Dalam pertemuan maraton tersebut, Fadli Zon mengusulkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Parlemen OKI dan Parlemen Asia dalam upaya mendukung perjuangan bangsa Palestina.



“Ini bukan pertemuan pertama, sementara situasi di Palestina terus memburuk. Tak boleh sekadar business as usual. Rakyat Palestina menunggu langkah konkret kita,” ujar Fadli sembari menekankan kedaruratan implementasi gencatan senjata kemanusiaan dan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke Jalur Gaza dikutip, Sabtu (13/1/2024).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut menyampaikan situasi di Palestina yang sangat mengerikan. Diungkapkan berdasarkan kumpulan data bahwa lebih dari 70% korban meninggal adalah anak-anak dan perempuan, lebih dari 70% infrastruktur sipil di Jalur Gaza hancur total, bayang-bayang ancaman kelaparan, dan rata-rata jumlah anak yang terbunuh setiap hari di Jalur Gaza lebih dari 100.

“Data-data kekejaman Israel luar biasa tak ada bandingan preseden kejahatannya di abad ini. Kita tak punya cukup waktu untuk sekadar berdiskusi. Yang benar-benar dibutuhkan saat ini adalah langkah-langkah konkret sebagai Parlemen,” desak kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Sementara langkah-langkah konkret yang disampaikan Ketua BKSAP Fadli Zon, antara lain Parlemen OKI memberikan dukungan penuh atas permohonan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye BDS.

Selanjutnya, mengirimkan surat resmi ke Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokrit sejumlah negara Barat, mendesak reformasi PBB, dan menetapkan Israel sebagai negara teroris dan rezim apartheid.

Adapun pada pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia, Fadli yang juga Wakil Presiden Leagueof Parliamentarians for Al Quds, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, menyampaikan urgensi penguatan Komisi dan langkah-langkah praktis yang harus segera dikerjakan.

“Pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia ini harus fokus pada dua hal utama. Pertama, penting untuk menjadikan komisi ini kuat dan bermanfaat bagi perjuangan bangsa Palestina. Kedua, penetapan program-program kerja yang nyata,” ungkap dia saat mengawali pidatonya.