Ikatan Keluarga Orang Hilang Tawarkan Kontrak Politik ke Timnas Amin
Rabu, 10 Januari 2024 - 17:46 WIB
loading...
A
A
A
Dalam kontrak politik itu, ada sejumlah tuntutan keluarga korban Penghilangan Paksa 1997-1998 adalah untuk masing-masing calon presiden terkait komitmen penyelesaian kasus berupa:
1. Melaksanakan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam surat Nomor PW.01/6204/DPR RI/IX/2009 kepada Presiden RI terkait Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kejahatan penghilangan paksa dan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia yang berupa:
1) Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc.
2) Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
3) Merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4) Merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa, sebagai bentuk komitmen dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa.
2. Komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 ini harus dijalankan setidak-tidaknya dalam 100 hari kerja pascadilantiknya calon presiden menjadi presiden terpilih periode 2024-2029.
"Pilpres sebelumnya, cuma janji dari mulut ke mulut, Pak Paian ini sampai tiga kali empat kali diundang ke istana juga sama Pak Jokowi tapi enggak pernah ada hasilnya juga, jadi bukan cuma Pak Jokowi aja,” katanya.
Dia mengaku ingin ada kepastian terkait masalah tersebut. “Kami sudah capek, kami pengen ada hitam di atas putih," pungkas Hakim.
1. Melaksanakan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam surat Nomor PW.01/6204/DPR RI/IX/2009 kepada Presiden RI terkait Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kejahatan penghilangan paksa dan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia yang berupa:
1) Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc.
2) Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
3) Merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4) Merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa, sebagai bentuk komitmen dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa.
2. Komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 ini harus dijalankan setidak-tidaknya dalam 100 hari kerja pascadilantiknya calon presiden menjadi presiden terpilih periode 2024-2029.
"Pilpres sebelumnya, cuma janji dari mulut ke mulut, Pak Paian ini sampai tiga kali empat kali diundang ke istana juga sama Pak Jokowi tapi enggak pernah ada hasilnya juga, jadi bukan cuma Pak Jokowi aja,” katanya.
Dia mengaku ingin ada kepastian terkait masalah tersebut. “Kami sudah capek, kami pengen ada hitam di atas putih," pungkas Hakim.
(rca)
Lihat Juga :
