Sebut Pertanyaan Ganjar Tak Buka Rahasia Negara, Mahfud: Bukan Strategi Tapi Alutsista

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus cawapres nomor urut 03 Mahfud MD menyebut tidak perlu ada yang dirahasiakan. Menurutnya yang perlu dirahasiakan adalah intelijen hingga strategi penyerangan.

"Misalnya rahasia negara. Apa rahasia negara yang harus dibongkar tidak ada kan. Rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta," kata Mahfud.

Terkait anggaran pertahanan, Mahfud menyebut seharusnya tidak perlu dirahasiakan. Apalagi, pertanyaan dari capres Ganjar Pranowo tidak ada yang menyangkut kepada rahasia negara.



"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu nya begitu, kan itu bukan rahasia. Ndak ada, ndak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu. Kalau saya ya, Kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia ? Saya tahu mana UU yang rahasia," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, seharusnya Prabowo bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ganjar. Menurutnya, jika Prabowo ingin mengajak berbincang diruang tertutup hal tersebut bukan lagi menjadi ajang debat pilpres.



"Ndak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista. Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat," kata Mahfud.

Di sisi lain, Jokowi juga mengatakan, data mengenai pertahanan bangsa Indonesia tidak bisa semuanya bisa dibuka dan dijabarkan dalam forum terbuka khususnya debat Pilpres 2024.

Menurutnya ada data-data pertahanan yang harus tetap dipertahankan agar menjaga keutuhan bangsa Indonesia. "Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, data pertahanan tidak bisa dibuka sembarangan. Sebab, di dalam data tersebut ada strategi besar negara Indonesia. "Karena ini menyangkut strategi besar negara enggak bisa semua dibuka kaya toko kelontong, nggak bisa," ungkapnya.