Lima Arah Kebijakan Luar Negeri Ganjar-Mahfud
Sabtu, 06 Januari 2024 - 11:50 WIB
loading...
A
A
A
Dalam menyelesaikan permasalahan energi, Ganjar mengatakan, Indonesia harus meningkatkan produksi energi, terutama pengunaan energi terbarukan. Sebagai negara tropis dengan karakteristik geografis kepulauan, Indonesia memiliki potensi aneka energi terbarukan (hidro, surya, angin, dan arus laut) yang besar.
Berdasarkan Buku Statistik EBTKE, total potensi energi hidro di Indonesia mencapai 94,47 GW. Adapun total potensi energi surya dan angin masing-masing mencapai 207,9 GW dan 60,64 GW. Kebijakan energi terbarukan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
Baca juga: TPN: Program Lumbung Pangan Ganjar-Mahfud Jadi Nilai Tawar Indonesia di Mata Dunia
UU tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan daerah, sesuai kewenangannya. Hal ini sejalan dengan peta jalan global untuk mengatasi krisis iklim dan mencapai target nol emisi pada 2060.
Adapun kebijakan soal kedaulatan maritim, Ganjar berencana untuk memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar. "Ini salah satu cara untuk melindungi pulau Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan menggandakan anggaran pertahanan laut dan memperkuat patroli maritim untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Ia juga akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Berdasarkan Buku Statistik EBTKE, total potensi energi hidro di Indonesia mencapai 94,47 GW. Adapun total potensi energi surya dan angin masing-masing mencapai 207,9 GW dan 60,64 GW. Kebijakan energi terbarukan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
Baca juga: TPN: Program Lumbung Pangan Ganjar-Mahfud Jadi Nilai Tawar Indonesia di Mata Dunia
UU tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan daerah, sesuai kewenangannya. Hal ini sejalan dengan peta jalan global untuk mengatasi krisis iklim dan mencapai target nol emisi pada 2060.
Adapun kebijakan soal kedaulatan maritim, Ganjar berencana untuk memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar. "Ini salah satu cara untuk melindungi pulau Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan menggandakan anggaran pertahanan laut dan memperkuat patroli maritim untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Ia juga akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Lihat Juga :
