KPU Jelaskan Tiga Skenario Waktu Penundaan Pilkada Serentak 2020

Karena pada April, KPU sidah hatus melalukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU karena ada beberapa tahapan yang harus selesai pada 2020. Bahkan, ada juga tahapan yang harus diselesaikan pada Juli 2020.

"Tentu kami berharap pembahasan dengan Komisi II bisa juga kalau memang ada perubahan. Termasuk juga pembahasan dengan Kemenkumham dalam proses harmonisasi perubahan PKPU," terangnya.

Selanjutnya sambung Arief, ada beberapa hal yang sedang disiapkan KPU yakni, pembentukan badan ad hoc, penerbitan modul terpadu secara elektronik di beberapa tahapan yang jadi rancangan KPU dan sebagainya.

Sampai hari ini, data per tanggal 7 April tercatat bahwa dari 4.238 kecamatan, PPK yang sudah dilantik 18.855. Sementara PPK yang blm dilantik ada di 39 kecamatan. Kemudian, jumlah badan ad hoc TPS dari 46.760 desa yang sudah dilantik 61.344, dan yang belum dilantik ada di 72.015 desa.

"Daftar pemilih ini ada beberapa hal yang nanti akan kita sesuaikan akan merubah PKPU tengang data pemilih, misalnya terkait dengan protokol pemutakhiran data pemilih. Ada beberapa sosialisasi terkait kepada para pihak yang akan kita lakukan melalui video tutorial. Kemudian beberapa aktivitas sudah kita jelaskan juga terkait semuanya," paparnya.

Kemudian lanjut Arief, tahapan pencalonan perseorangan, ada beberapa regulasi yang tidak berubah dan beberapa yang nanti akan disesuaikan dan juga ada beberapa skenario. Misalnya, dk setiap TPS disediakan hand sanitizer, disinfektan dan keperluan lain, memperluas area TPS, jadi area TPS yang semula berukuran 10x11 m atau 8x13 m ini akan diperbesat.

"Nah yang perlu menjadi konsen kita jumlah pemilih di TPS kententuan bisa 800 , kita akan mengurangi jumlah pemilih di TPS tetapi ini akan berkonsuensi dengan makin bertambah biaya. Nah ini kegiatan kampanye beberapa protokolnya juga akan kita sesuaikan ini akan merubah PKPU," jelasnya.

Namun kata dia, pemungutan dan penghitungan suara masih salam kajian, apakah perlu melakukan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dilakukan di pemilu luar negeri untuk pemilu nasional misalnya, memilih boleh menggunakan pos, atau dengan metode lain.

"Ini akan kita pertimbangkan. Ini akan merubah bukan hanya merubah PKPU tapi juga hal lain. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan, poin tujuh jadi bagiamana kita ketahui pemerintah sudah melakukan pemotongan anggaran KPU, dan ini sebenarnya cukup berat," pungkasnya.