Ganjar-Mahfud Gagas Zaken Kabinet, Demokrasi Dinilai Akan Lebih Sehat
Minggu, 24 Desember 2023 - 08:47 WIB
loading...
Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggagas pembentukan zaken kabinet jika memenangkan Pilpres 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggagas pembentukan zaken kabinet jika memenangkan Pilpres 2024 . Kabinet zaken adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri mengatakan gagasan zaken kabinet menjadi aspek yang ideal dalam konteks menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, tidak didasarkan kepentingan politik pragmatis berbasis dukungan partai semata.
Baca juga: Apresiasi Mahfud MD dalam Debat Cawapres, Sandiaga Uno: Yakinkan Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat Kecil
"Pilihan ini bisa jadi efektif untuk mendorong kerja kabinet yang lebih produktif untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu, koalisi pemerintah juga diisi oleh partai yang sejak proses pemilu bersama untuk mencalonkan satu pasangan pilpres atas dasar kesamaan pandang visi-misi, atau setidaknya telah berjuang bersama untuk pemilu sejak awal," ujar Aisah dalam keterangannya dikutip, Minggu (24/12/2024).
Puput, sapaan akrabnya menjelaskan zaken kabinet akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Sebab koalisi pemerintah tidak terlalu gemuk sehingga menyisakan kelompok politik oposisi yang bekerja sebagai penyeimbang dan pengawas kerja pemerintah.
"Situasi ini akan menciptakan demokrasi yang sehat," katanya.
Kendati demikian, pilihan ‘tanpa jatah menteri’ itu bukan tanpa konsekuensi bagi presiden dan pemerintah. Kelompok politik oposisi akan menguat.
“Karena oposisi akan menguat, maka eksekutif harus bekerja maksimal untuk kepentingan publik agar segala proses pembuatan kebijakan dan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak terhambat di parlemen," jelasnya.
Puput menambahkan sistem politik tanpa jatah menteri atau tanpa merupakan posisi ideal yang seharusnya berjalan dalam sistem demokrasi. PDIP juga dinilai punya tanggung jawab politik untuk mewujudkan hal tersebut.
"Bagi PDIP, ini juga mungkin menjadi titik balik setelah dua periode menjadi partai pemenang dan memutuskan koalisi besar, kemudian di akhir periode pemerintahan presiden yang mula diusungnya justru berjuang bersama partai lain di koalisi besar pemerintahan yang dibentuknya sendiri dalam pilpres selanjutnya," katanya.
Sangat Fundamental
Hal senada disampaikan Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan. Menurutnya, gagasan zaken kabinet oleh pasangan pasangan Ganjar-Mahfud sangat fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’.
"Komitmen Ganjar-Mahfud untuk membentuk kabinet tanpa sistem jatah menteri sangat fundamental untuk menghindari sistem politik dagang sapi dalam menyusun kabinet pasca pemilu," kata Yusak.
Gagasan ini harus diapresiasi untuk mengimbangi tren menguatnya party kabinet dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi. "Jatah menteri biasanya identik dengan jatah bagi parpol pendukung, atau relawan yang membantu pemenangan kandidat," katanya.
Tanpa sistem jatah menteri, Ganjar-Mahfud bisa mengangkat para menteri yang dianggap kompeten dalam menjalankan pemerintahan sesuai bidang keahliannya. "Jadi mirip dengan kabinet ahli," kata Dekan FISIP Universitas Pamulang ini.
Yusak menambahkan desain kabinet ahli juga akan mengurangi angka korupsi. Zaken Kabinet, kata Yusak, sangat mungkin dilakukan PDIP dan partai politik pengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
"Kalau kita lihat postur koalisi pendukung Ganjar-Mahfud, gagasan pembentukan zaken kabinet atau kabinet ahli memang dimungkinkan karena postur koalisinya ramping," tutur Yusak.
Namun, dia mengingatkan tujuan sebenarnya dari membentuk kabinet ahli. "Perlu dipertegas agar menteri yang diambil benar-benar dari kalangan ahli atau profesional nonpartai," tandas Yusak.
Untuk diketahui, pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen membentuk kabinet tanpa sistem ‘jatah menteri’ jika nantinya terpilih memimpin Indonesia. Mahfud menyatakan secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik ‘dagang sapi’.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Usung Program Satu Keluarga Satu Sarjana Diyakini Bisa Capai Indonesia Emas 2045
"Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho," kata Mahfud dalam sebuah program di televisi swasta, Kamis (21/12/2023).
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri mengatakan gagasan zaken kabinet menjadi aspek yang ideal dalam konteks menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, tidak didasarkan kepentingan politik pragmatis berbasis dukungan partai semata.
Baca juga: Apresiasi Mahfud MD dalam Debat Cawapres, Sandiaga Uno: Yakinkan Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat Kecil
"Pilihan ini bisa jadi efektif untuk mendorong kerja kabinet yang lebih produktif untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu, koalisi pemerintah juga diisi oleh partai yang sejak proses pemilu bersama untuk mencalonkan satu pasangan pilpres atas dasar kesamaan pandang visi-misi, atau setidaknya telah berjuang bersama untuk pemilu sejak awal," ujar Aisah dalam keterangannya dikutip, Minggu (24/12/2024).
Puput, sapaan akrabnya menjelaskan zaken kabinet akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Sebab koalisi pemerintah tidak terlalu gemuk sehingga menyisakan kelompok politik oposisi yang bekerja sebagai penyeimbang dan pengawas kerja pemerintah.
"Situasi ini akan menciptakan demokrasi yang sehat," katanya.
Kendati demikian, pilihan ‘tanpa jatah menteri’ itu bukan tanpa konsekuensi bagi presiden dan pemerintah. Kelompok politik oposisi akan menguat.
“Karena oposisi akan menguat, maka eksekutif harus bekerja maksimal untuk kepentingan publik agar segala proses pembuatan kebijakan dan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak terhambat di parlemen," jelasnya.
Puput menambahkan sistem politik tanpa jatah menteri atau tanpa merupakan posisi ideal yang seharusnya berjalan dalam sistem demokrasi. PDIP juga dinilai punya tanggung jawab politik untuk mewujudkan hal tersebut.
"Bagi PDIP, ini juga mungkin menjadi titik balik setelah dua periode menjadi partai pemenang dan memutuskan koalisi besar, kemudian di akhir periode pemerintahan presiden yang mula diusungnya justru berjuang bersama partai lain di koalisi besar pemerintahan yang dibentuknya sendiri dalam pilpres selanjutnya," katanya.
Sangat Fundamental
Hal senada disampaikan Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan. Menurutnya, gagasan zaken kabinet oleh pasangan pasangan Ganjar-Mahfud sangat fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’.
"Komitmen Ganjar-Mahfud untuk membentuk kabinet tanpa sistem jatah menteri sangat fundamental untuk menghindari sistem politik dagang sapi dalam menyusun kabinet pasca pemilu," kata Yusak.
Gagasan ini harus diapresiasi untuk mengimbangi tren menguatnya party kabinet dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi. "Jatah menteri biasanya identik dengan jatah bagi parpol pendukung, atau relawan yang membantu pemenangan kandidat," katanya.
Tanpa sistem jatah menteri, Ganjar-Mahfud bisa mengangkat para menteri yang dianggap kompeten dalam menjalankan pemerintahan sesuai bidang keahliannya. "Jadi mirip dengan kabinet ahli," kata Dekan FISIP Universitas Pamulang ini.
Yusak menambahkan desain kabinet ahli juga akan mengurangi angka korupsi. Zaken Kabinet, kata Yusak, sangat mungkin dilakukan PDIP dan partai politik pengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
"Kalau kita lihat postur koalisi pendukung Ganjar-Mahfud, gagasan pembentukan zaken kabinet atau kabinet ahli memang dimungkinkan karena postur koalisinya ramping," tutur Yusak.
Namun, dia mengingatkan tujuan sebenarnya dari membentuk kabinet ahli. "Perlu dipertegas agar menteri yang diambil benar-benar dari kalangan ahli atau profesional nonpartai," tandas Yusak.
Untuk diketahui, pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen membentuk kabinet tanpa sistem ‘jatah menteri’ jika nantinya terpilih memimpin Indonesia. Mahfud menyatakan secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik ‘dagang sapi’.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Usung Program Satu Keluarga Satu Sarjana Diyakini Bisa Capai Indonesia Emas 2045
"Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho," kata Mahfud dalam sebuah program di televisi swasta, Kamis (21/12/2023).
(kri)
Lihat Juga :
