KTP Sakti Ganjar-Mahfud Sederhanakan Kartu-kartu Era Jokowi

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi Program KTP Sakti yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurutnya, KTP Sakti merupakan solusi mencegah masalah bantuan sosial salah sasaran, karena bisa menyatukan semua kartu layanan publik yang telah direaliasikan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam, sehingga itu menyebabkan pemborosan," kata Trubus dalam keterangannya dikutip, Sabtu (23/12/2023).

Selama ini, kata Trubus, bansos yang disalurkan oleh pemerintahan Jokowi mengharuskan penerimanya memegang beragam kartu. Kartu Indonesia Pintar, misalnya, harus dimiliki oleh sekitar 20 juta penerima bantuan.



Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu seperti, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan.

Menurut Trubus, program KTP Sakti mesti berpatokan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebelum merancang KTP Sakti, pasangan Ganjar-Mahfud mesti membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang sejauh ini masih mengedepankan egosektoral.

Untuk diketahui, Program KTP Sakti adalah salah satu program unggulan pasangan Ganjar-Mahfud. KTP Sakti atau Satu Kartu Terpadu Indonesia merupakan lanjutan dari program kartu yang digagas Pemerintahan Jokowi. Program ini akan ditingkatkan oleh Ganjar-Mahfud dengan hanya satu kartu dengan nama KTP Sakti.

KTP Sakti dapat digunakan untuk mengakses semua layanan pemerintah dari pusat hingga daerah dan juga sebagai indetintas tunggal dalam menerima bantuan sosial (bansos). Selama ini, bansos sering salah sasaran karena tidak validnya data warga. KTP Sakti akan mencegah bansos salah sasaran dan layanan publik akan menjadi lebih mudah dan serba cepat.