Rieke Diah Pitaloka Serukan Penetapan Arsip PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa

Berdasarkan analisis yang dia lakukan, PPNSB merupakan antitesa dari konsep negara federal yang dipaksakan Pemerintah Belanda terhadap Indonesia, yang tertuang dalam perjanjian Linggarjati (1942), Perjanjian Renville (1948), Perjanjian Roem Royen (1949) dan Konferensi Meja Bundar (1949).

Menurutnya, PPNSB merupakan strategi politik para pendiri bangsa dalam mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, serta mempertahankan sistem ekonomi Pancasila dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Penghilangan memori bangsa atas PPNSB, berarti penghilangan secara sistematis pula atas keterlibatan para Ibu Pendiri Bangsa dalam meletakan fondasi ‘rumah Indonesia’. Berdasarkan arsip yang saya miliki, susunan keanggotaan Depernas menggambarkan keterlibatan aktif perempuan dalam keputusan politik pembangunan," katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala ANRI Imam Gunarto; Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti; Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Selain itu, Pakar Pertanahan dan Kemaritiman Jaleswari Pramodawardhani; Seniman sekaligus Pakar Kebudayaan Nungki Kusumastuti; serta Ketua dan Anggota Memori Kolektif Bangsa.