Bawaslu Diminta Proaktif Libatkan Publik Tangani APK Hilang
Sabtu, 16 Desember 2023 - 21:23 WIB
loading...
Bawaslu didorong lebih sigap dalam merespons adanya perusakan dan penghilangan APK milik pasangan capres-cawapres 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong lebih sigap dalam merespons adanya perusakan dan penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) milik pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) 2024. Terbaru, puluhan APK milik pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Banten, Bali, dan Sumatra Utara (Sumut) hilang.
"Pertama, saya kira kan Bawaslu punya kuasa untuk misalnya penyelidikan itu dan kemudian memproses secara hukum jika kemudian diketemukan bukti yang signifikan ada tindakan itu," kata pakar komunikasi politik Suko Widodo, Sabtu (16/12/2023).
Suko Widodo juga mengungkapkan pentingnya kesediaan masyarakat melaporkan penghilangan APK, termasuk partai politik yang merasa menjadi korban. Pelaporan atas kejadian pelanggaran terhadap APK merupakan bagian dari suatu yang dilindungi undang-undang.
Baca juga: TPN Laporkan Hilangnya 70 Baliho Sambutan Mahfud MD di Banten ke Bawaslu
"Idealnya Bawaslu proaktif dengan perangkatnya, atau justru bisa menjembatani, kalau itu dianggap sebagai keterbatasan sarana, bisa meminta masyarakat untuk melaporkan. Dari situ kemudian melakukan verifikasi," katanya.
"Pertama, saya kira kan Bawaslu punya kuasa untuk misalnya penyelidikan itu dan kemudian memproses secara hukum jika kemudian diketemukan bukti yang signifikan ada tindakan itu," kata pakar komunikasi politik Suko Widodo, Sabtu (16/12/2023).
Suko Widodo juga mengungkapkan pentingnya kesediaan masyarakat melaporkan penghilangan APK, termasuk partai politik yang merasa menjadi korban. Pelaporan atas kejadian pelanggaran terhadap APK merupakan bagian dari suatu yang dilindungi undang-undang.
Baca juga: TPN Laporkan Hilangnya 70 Baliho Sambutan Mahfud MD di Banten ke Bawaslu
"Idealnya Bawaslu proaktif dengan perangkatnya, atau justru bisa menjembatani, kalau itu dianggap sebagai keterbatasan sarana, bisa meminta masyarakat untuk melaporkan. Dari situ kemudian melakukan verifikasi," katanya.
Lihat Juga :
