Debat Capres Pertama: Anies dan Ganjar Ungguli Prabowo
Jum'at, 15 Desember 2023 - 18:05 WIB
loading...
A
A
A
Namun di sisi lain, Ganjar terkesan tidak ingin membangun aliansi dengan Prabowo dan beberapa kali melontarkan pertanyaan menohok. Ganjar memulainya dengan bertanya soal putusan MK namun ditegur moderator karena belum saatnya sesi tanya jawab.
Padahal, nenurut catatan saya, itu adalah pertanyaan ketiga yang timbul di sesi pertanyaan dari panelis. Pertama, pertanyaan Ganjar ke Prabowo soal penyelesaian Papua dan kedua, pertanyaan Prabowo ke Anies soal izin rumah ibadah. Namun baru di saat pertanyaan soal putusan MK-lah, moderator menegur.
Kritik untuk moderator agar tegas sejak awal dan agar jangan baru menertibkan ketika ada pertanyaan yang menohok. Jika memang belum sesi bertanya, capres pun bisa diminta untuk tidak menanggapi.
Di sesi tanya jawab, jawaban Anies kurang to the point (lugas), ketika menjawab pertanyaan Prabowo soal polusi. Jawaban yang kurang lugas tersebut, kemudian 'ditangkap' oleh Prabowo untuk 'attacking' soal angin dan hujan ketika menanggapi jawaban Anies.
Menurut saya ini akibat Anies kurang lugas dalam menjawab pertanyaan soal polusi. Ketika meresponse 'serangan' hujan dan angin dari Prabowo, Anies lebih berani dan ke luar dari pakemnya, dengan mengawali respons: "inilah bedanya bicara berdasarkan fiksi, dibandingkan bicara berdasarkan data".
Padahal, tanpa mengawali dengan sindiran soal fiksi, meng-counter dengan 'gaya Anies' yang santun, sudah cukup. Karena jawaban langsung ke substansi dengan bicara by data, lebih tepat dan fokus. Daripada mengkritik bicara berdasarkan fiksi, lebih pas dengan bicara tanpa data.
Sejak berstrategi mengurangi serangan terhadap Jokowi, Ganjar diprediksi akan bertanya soal Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Anies. Dan ternyata benar. Anies memilih menjawab soal IKN secara diplomatis dan tidak terjebak untuk menjawab dengan jawaban tertutup: ya atau tidak.
Kali ini ketidaklugasan Anies diaplikasikan secara tepat menjadi jawaban yang diplomatis dan cerdas dari perspektif hukum. UU IKN memang mendapat kritik dari para pengamat hukum karena terkesan terburu-buru diundangkan dan tanpa melibatkan partisipasi publik.
Seperti yang sudah diduga, Prabowo akan diserang dengan pertanyaan terkait pelanggaran HAM dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi karpet merah untuk Gibran sebagai cawapres. Walaupun 2 pertanyaan tersebut sudah dapat diprediksi, sayangnya Prabowo masih terlihat tidak sepenuhnya siap, baik dengan jawaban, maupun dalam mengatur ekspresi.
Prabowo sebenarnya bisa bertanya soal E-KTP dan Wadas ke Ganjar atau Formula E ke Anies. Namun ketiga pertanyaan tersebut tidak muncul dalam debat pertama ini. Wadas tidak ditanyakan, diprediksi karena akan menyeret nama Presiden Jokowi. Namun soal E-KTP dan Formula E, sebenarnya bisa ditanyakan. Karena debat pada hakikatnya adalah untuk ‘menguliti’ (potensi) kelemahan seorang kandidat.
Pertanyaan soal pelanggaran HAM dan soal makam para korban, menjadi best moment Ganjar. Ketika menjawab pertanyaan Ganjar soal pelanggaran HAM di sesi tanya jawab, alih-alih menjawabnya secara tegas, Prabowo menyebut nama politisi partai Demokrat Andi Arief, yang dulu menjadi korban penculikan dan kini duduk di barisan pendukungnya. Juga nama Budiman Sujatmiko yang dulu menjadi tahanan politik (tapol).
Prabowo bahkan mencontohkan dengan banyaknya kasus orang hilang pada saat ini (yang nota bene merupakan kasus pidana). Padahal kasus pelanggaran HAM tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Contoh-contoh pelanggaran HAM adalah penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil, penghilangan paksa atau penghilangan orang, pelecehan seksual dan kekerasan gender, penahanan sembarang atau penahanan tanpa pengadilan, dan diskriminasi ras, agama, gender atau kelompok lainnya. Prabowo terlihat tidak siap meng-counter pertanyaan yang disebutkan sendiri olehnya, sebagai pertanyaan klasik 5 tahunan.
Ketika menjawab putusan MKMK dari Anies, Prabowo menangkisnya dengan dalih Putusan MK bersifat final, sehingga tinggal dilaksanakan saja. Yang melanggar etika (Ketua MK) sudah dihukum bersadarkan putusan MKMK. Jadi tidak ada masalah jika diputuskan tidak ada pergantian cawapres.
Namun ketika menjawab ke Ganjar soal putusan MK, Prabowo seolah ambigu terkait tidak adanya intervensi. Di kedua jawaban tersebut narasi Prabowo kurang lebih sama: tahu sama tahulah (padahal Kami sebagai penonton sama sekali tidak paham apa maksudnya) dan jangan seperti anak kecil (yang menunjukkan ketidaksiapan dalam menjawab pertanyaan yang sudah dapat diprediksi).
Padahal, nenurut catatan saya, itu adalah pertanyaan ketiga yang timbul di sesi pertanyaan dari panelis. Pertama, pertanyaan Ganjar ke Prabowo soal penyelesaian Papua dan kedua, pertanyaan Prabowo ke Anies soal izin rumah ibadah. Namun baru di saat pertanyaan soal putusan MK-lah, moderator menegur.
Kritik untuk moderator agar tegas sejak awal dan agar jangan baru menertibkan ketika ada pertanyaan yang menohok. Jika memang belum sesi bertanya, capres pun bisa diminta untuk tidak menanggapi.
Di sesi tanya jawab, jawaban Anies kurang to the point (lugas), ketika menjawab pertanyaan Prabowo soal polusi. Jawaban yang kurang lugas tersebut, kemudian 'ditangkap' oleh Prabowo untuk 'attacking' soal angin dan hujan ketika menanggapi jawaban Anies.
Menurut saya ini akibat Anies kurang lugas dalam menjawab pertanyaan soal polusi. Ketika meresponse 'serangan' hujan dan angin dari Prabowo, Anies lebih berani dan ke luar dari pakemnya, dengan mengawali respons: "inilah bedanya bicara berdasarkan fiksi, dibandingkan bicara berdasarkan data".
Padahal, tanpa mengawali dengan sindiran soal fiksi, meng-counter dengan 'gaya Anies' yang santun, sudah cukup. Karena jawaban langsung ke substansi dengan bicara by data, lebih tepat dan fokus. Daripada mengkritik bicara berdasarkan fiksi, lebih pas dengan bicara tanpa data.
Sejak berstrategi mengurangi serangan terhadap Jokowi, Ganjar diprediksi akan bertanya soal Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Anies. Dan ternyata benar. Anies memilih menjawab soal IKN secara diplomatis dan tidak terjebak untuk menjawab dengan jawaban tertutup: ya atau tidak.
Kali ini ketidaklugasan Anies diaplikasikan secara tepat menjadi jawaban yang diplomatis dan cerdas dari perspektif hukum. UU IKN memang mendapat kritik dari para pengamat hukum karena terkesan terburu-buru diundangkan dan tanpa melibatkan partisipasi publik.
Seperti yang sudah diduga, Prabowo akan diserang dengan pertanyaan terkait pelanggaran HAM dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi karpet merah untuk Gibran sebagai cawapres. Walaupun 2 pertanyaan tersebut sudah dapat diprediksi, sayangnya Prabowo masih terlihat tidak sepenuhnya siap, baik dengan jawaban, maupun dalam mengatur ekspresi.
Prabowo sebenarnya bisa bertanya soal E-KTP dan Wadas ke Ganjar atau Formula E ke Anies. Namun ketiga pertanyaan tersebut tidak muncul dalam debat pertama ini. Wadas tidak ditanyakan, diprediksi karena akan menyeret nama Presiden Jokowi. Namun soal E-KTP dan Formula E, sebenarnya bisa ditanyakan. Karena debat pada hakikatnya adalah untuk ‘menguliti’ (potensi) kelemahan seorang kandidat.
Pertanyaan soal pelanggaran HAM dan soal makam para korban, menjadi best moment Ganjar. Ketika menjawab pertanyaan Ganjar soal pelanggaran HAM di sesi tanya jawab, alih-alih menjawabnya secara tegas, Prabowo menyebut nama politisi partai Demokrat Andi Arief, yang dulu menjadi korban penculikan dan kini duduk di barisan pendukungnya. Juga nama Budiman Sujatmiko yang dulu menjadi tahanan politik (tapol).
Prabowo bahkan mencontohkan dengan banyaknya kasus orang hilang pada saat ini (yang nota bene merupakan kasus pidana). Padahal kasus pelanggaran HAM tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Contoh-contoh pelanggaran HAM adalah penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil, penghilangan paksa atau penghilangan orang, pelecehan seksual dan kekerasan gender, penahanan sembarang atau penahanan tanpa pengadilan, dan diskriminasi ras, agama, gender atau kelompok lainnya. Prabowo terlihat tidak siap meng-counter pertanyaan yang disebutkan sendiri olehnya, sebagai pertanyaan klasik 5 tahunan.
Ketika menjawab putusan MKMK dari Anies, Prabowo menangkisnya dengan dalih Putusan MK bersifat final, sehingga tinggal dilaksanakan saja. Yang melanggar etika (Ketua MK) sudah dihukum bersadarkan putusan MKMK. Jadi tidak ada masalah jika diputuskan tidak ada pergantian cawapres.
Namun ketika menjawab ke Ganjar soal putusan MK, Prabowo seolah ambigu terkait tidak adanya intervensi. Di kedua jawaban tersebut narasi Prabowo kurang lebih sama: tahu sama tahulah (padahal Kami sebagai penonton sama sekali tidak paham apa maksudnya) dan jangan seperti anak kecil (yang menunjukkan ketidaksiapan dalam menjawab pertanyaan yang sudah dapat diprediksi).
Lihat Juga :
