Moeldoko Minta TNI Netral di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan, agar TNI bersikap netral pada tahun politik, baik di pilkada 2018 maupun di pemilu 2019.

Hal itu dikatakan Moeldoko saat menghadiri seminar nasional Pilkada Damai 2018 di Gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.

Moeldoko pun mengenang kondisi masyarakat pada pemilihan umum 2014, saat dia masih menjabat Panglima TNI. Di mana saat itu kondisi negara kurang baik dan netralitas TNI dipertanyakan.

"Masyarakat seolah terpecah menjadi dua kubu akibat hanya ada dua calon presiden yang bertarung, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Terlebih salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, merupakan pensiunan jenderal TNI," kata Moeldoko, Rabu (24/1).

Moeldoko mengatakan, saat itu dirinya berpesan pada semua prajurit TNI agar jangan mau dipengaruhi. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan bahwa TNI tidak netral.

"Ini pesan untuk ke luar dan ke dalam. Bahwa TNI tidak bisa dipengaruhi siapapun. Kalian jangan macam-macam ya prajurit. Kalau macam-macam, leher kamu saya gorok. Kira-kira begitu," ujar Moeldoko.

Lewat pesan itu, Moeldoko mengklaim netralitas TNI terjaga saat pemilihan presiden 2014. "Alhamdulillah semua terkunci, tidak ada yang bisa main-main," katanya.

Moeldoko menuturkan, momen pemilu seharusnya dinikmati dan jangan berpikir berlebihan. Sebab, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah merupakan agenda politik yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Semua menginginkan pemilu berjalan dengan damai dan tidak berdarah-darah. Jadi pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang tanpa kecurangan. Diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan jujur, diawasi baik oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan hasilnya diterima semua pihak," tuturnya.

Namun, Moeldoko meminta masyarakat agar tetap mengkritisi bila ada indikasi ketidaknetralan TNI. Walau dirinya tidak meragukan netralitas TNI dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kalau ada pimpinan TNI yang aneh-aneh, segera saja kritisi agar tidak bablas," kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, saat ini adalah era keterbukaan. Dengan era itu, maka siapa pun bisa mengkritisi, termasuk pada TNI harus siap dikritisi dari pihak luar. Menurutnya, sepanjang pimpinan itu tak taat terhadap asas memang harus dikoreksi.

"Waktu saya jadi panglima TNI, teman-teman prajurit saya, saya siapkan untuk itu. Saya siapkan untuk bisa menerima koreksi dari orang luar agar kita menjadi warga negara yang semakin dewasa," pungkasnya.