Jadi Hakim Tunggal Praperadilan Firli, Hakim Imelda Diharapkan Putuskan dengan Benar
loading...
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kasus yang menjerat Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menjadi perbincangan publik. Tak lama menyandang tersangka, Firli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 24 November 2023.
Perkara yang tercatat dengan Nomor 314/Praper/IISPAXI/2023 tersebut akan mulai disidang pada 11 Desember 2023 yang dipimpin Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin. Imelda diharapkan memutuskan dengan benar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Pandawa Nusantara Faisal Anwar menilai penetapan status tersangka Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya merupakan implikasi serangan balik SYL yang dijadikan tersangka oleh KPK.
Baca juga: Pengamat Sebut Status Firli Bahuri Bisa Gugur jika Praperadilannya Dikabulkan
Menyikapi dinamika perkara Firli Bahuri yang berkembang, DPP Pandawa Nusantara mengutip Adnan Buyung Nasution, ide pembentukan lembaga praperadilan berasal dari adanya hak atau habeas corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon (common law system), yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.
Perkara yang tercatat dengan Nomor 314/Praper/IISPAXI/2023 tersebut akan mulai disidang pada 11 Desember 2023 yang dipimpin Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin. Imelda diharapkan memutuskan dengan benar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Pandawa Nusantara Faisal Anwar menilai penetapan status tersangka Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya merupakan implikasi serangan balik SYL yang dijadikan tersangka oleh KPK.
Baca juga: Pengamat Sebut Status Firli Bahuri Bisa Gugur jika Praperadilannya Dikabulkan
Menyikapi dinamika perkara Firli Bahuri yang berkembang, DPP Pandawa Nusantara mengutip Adnan Buyung Nasution, ide pembentukan lembaga praperadilan berasal dari adanya hak atau habeas corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon (common law system), yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.
Lihat Juga :
