Komitmen Capres-Cawapres Soal Pembenahan Hukum Bisa Dongkrak Elektoral

JAKARTA - Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menilai, belum ada pasangan capres dan cawapres yang memberikan penekanan khusus pada penegakan hukum. Artinya, ketika ada paslon yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, bisa jadi paslon itu akan berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

"Itu poin-poinnya mirip satu sama lain. Ada perbedaan, tapi bukan yang frontal. Salah satu penyebabnya karena ketiganya punya keterkaitan dengan pemerintah yang sedang berjalan," kata Arif di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Menurut Arif, hal itu membuat harapan untuk perubahan signifikan dalam bidang hukum tidak begitu besar. "Itu yang membuat saya tidak kelewat optimistis akan ada perubahan yang luar biasa," tambahnya.



Arif berharap ada paslon yang mampu menghadirkan harapan pada penegakan hukum. Sebab penegakan hukum adalah akar masalah dan ujung pangkal dari banyaknya masalah di negeri ini. "Sekarang kita bisa lihat penegakan hukum sangat penting. Dari zaman Soekarno sampai sekarang itu yang jadi salah satu (ujung pangkal), termasuk pemberantasan korupsi dan kasus lama hak asasi manusia (HAM)," tegasnya.

Arif menjelaskan, ketika ada paslon yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, bisa jadi paslon itu akan berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan electoral "Kalau ada paslon yang memberi prioritas soal ini saya pikir dia punya peluang untuk bisa dipilih," ujarnya.



Dari tiga paslon, kata dia, terdapat salah satu pasangan calon yang berlatar akademisi dan profesional bidang hukum yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Arif menekankan penting bagi Mahfud untuk konsistensi untuk berpegang pada gagasan untuk penegakan hukum.

Kendati demikian, Arif menilai, sejauh ini Ganjar-Mahfud MD banyak menyuarakan penegakan hukum. "Sejauh ini kalau dari sisi retorika ada harapan, tapi tentu ini masih harus dibuktikan. Karena selama 5 tahun hampir belum ada perubahan yang luar biasa dalam konteks penegakan hukum," pungkasnya.

Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Kemarin waktu kami di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya, pada saat beliau bertanya 'Pak sikat KKN', wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat. Ini komitmen kami dengan Pak Mahfud,” tutur Ganjar di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

Ganjar menjelaskan, selama 10 tahun dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia menggunakan tagline 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' yang artinya 'tidak korupsi dan tidak menipu'.

“Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.

Selama menduduki posisi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengaku telah mencopot sejumlah pejabat yang kedapatan korupsi. Dia menegaskan tidak pandang bulu, bersama Mahfud Md akan memberantas korupsi di Indonesia, termasuk juga membenahi pendekatan dan kepastian hukum.

“Pak Mahfud bisa apa? Pak Mahfud cuma Menko kok. Saya ceritakan itulah hebatnya Pak Mahfud, Menko itu tugasnya mengoordinasi, tidak mengeksekusi, tapi bapak ibu boleh lihat penjelasan beliau setiap bertemu, beliau teriak keras," tuturnya.

Hal itulah, menurut Ganjar, membuat sejumlah kasus hukum, termasuk korupsi di tanah air mampu dituntaskan. "Saya sebetulnya Menko tidak bisa menegeksusi, tapi saya sampaikan kepada publik agar kemudian orang yang harus melakukan itu ditampakkan untuk melakukan’, dan terbungkamlah kasus korupsi banyak-banyak karena keberanian Pak Mahfud,” ungkap Ganjar.