KPU Diminta Tak Anggap Sederhana Bocornya Data Pemilih Pemilu
Sabtu, 02 Desember 2023 - 12:25 WIB
loading...
A
A
A
Baca: Cegah Rekayasa Pemilu 2024, TPN Minta Kominfo dan BSSN hingga KPU Dalami Kebocoran Data
Sebaliknya, Hadar meminta KPU memberikan pemahaman kepada publik sejauh mana dampak dan imbas kebocoran data itu. Ia menekankan pentingnya KPU untuk memberikan respons cepat dan kepastian pada publik.
"Karenanya respons cepat, keterbukaan KPU memastikan sesungguhnya apa yang terjadi, itu menjadi penting," katanya.
Menurutnya, KPU tidak bisa lagi menjawab persoalan tersebut dengan normatif. KPU harus bersikap terbuka dan memberikan penjelasan gamblang terhadap kejadian tersebut.
Hal itu penting untuk mengedukasi dan memberikan rasa kepercayaan pada publik terkait keamanan data mereka.
"Jadi tidak bisa juga dia terus saja masih bilang 'ini kami sedang mempelajari', ini apa benar-benar mereka tidak punya kompetensi untuk mengurus ini atau bagaimana? Atau mereka memang tidak mau jujur?" ujarnya.
KPU harus jujur dan terbuka dalam menjawab pertanyaan publik. Selain itu, KPU juga harus mampu mengkolaborasikan penanganan sistem teknologi informasi (IT) mereka dengan banyak pihak, tidak hanya pada lembaga negara.
"Menurut saya, kejujuran itu menjadi penting, cepat, dan kemudian membuka sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga masyarakat semua akan paham. Keterbukaan itu penting, selain melibatkan banyak pemangku kepentingan lain di luar yang punya kompetensi, para akademi, ahli IT, profesional IT. Jadi jangan hanya mengandalkan lembaga negara, tapi terbukti (kebocoran data)," paparnya.
Sebaliknya, Hadar meminta KPU memberikan pemahaman kepada publik sejauh mana dampak dan imbas kebocoran data itu. Ia menekankan pentingnya KPU untuk memberikan respons cepat dan kepastian pada publik.
"Karenanya respons cepat, keterbukaan KPU memastikan sesungguhnya apa yang terjadi, itu menjadi penting," katanya.
Menurutnya, KPU tidak bisa lagi menjawab persoalan tersebut dengan normatif. KPU harus bersikap terbuka dan memberikan penjelasan gamblang terhadap kejadian tersebut.
Hal itu penting untuk mengedukasi dan memberikan rasa kepercayaan pada publik terkait keamanan data mereka.
"Jadi tidak bisa juga dia terus saja masih bilang 'ini kami sedang mempelajari', ini apa benar-benar mereka tidak punya kompetensi untuk mengurus ini atau bagaimana? Atau mereka memang tidak mau jujur?" ujarnya.
KPU harus jujur dan terbuka dalam menjawab pertanyaan publik. Selain itu, KPU juga harus mampu mengkolaborasikan penanganan sistem teknologi informasi (IT) mereka dengan banyak pihak, tidak hanya pada lembaga negara.
"Menurut saya, kejujuran itu menjadi penting, cepat, dan kemudian membuka sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga masyarakat semua akan paham. Keterbukaan itu penting, selain melibatkan banyak pemangku kepentingan lain di luar yang punya kompetensi, para akademi, ahli IT, profesional IT. Jadi jangan hanya mengandalkan lembaga negara, tapi terbukti (kebocoran data)," paparnya.
Lihat Juga :
