KPU Diminta Pisahkan Debat Capres dan Cawapres Jelang Pilpres 2024
loading...
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia meminta agar debat capres dan cawapres dipisah menjelang kontestasi Pilpres 2024. Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia meminta agar debat capres dan cawapres dipisah menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Debat Cawapres bagian penting bagi publik untuk melihat kualitas dan intelektualitas dari tiga kandidat Mahfud MD , Muhaimin Iskandar , dan Gibran Rakabuming Raka .
"Debat cawapres itu termasuk bagian penting dari proses Pilpres karena publik bisa melihat kualitas intelektualitas dari orang orang yang disodorkan di kertas suara nanti. Kita tidak bicara soal tiga pasang, tetapi kita bicara tentang enam tokoh dengan capres 3 dan cawapres 3," kata Dedi kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/12/2023).
"Sehingga mau tidak mau debat capres harus ada dipisah dengan debat cawapres atau dibuat dengan skema yang lengkap misalnya ada debat capres-cawapres secara bersamaan, debat hanya Capresnya, dan debat hanya Cawapresnya," tambahnya.
Dedi menuturkan, bisa saja publik tertarik pada sosok cawapres ketimbang capres sehingga diperlukan ruang debat untuk mengetahui kapasitas semuanya dari tiga kandidat.
"Bisa saja sebagian publik tertarik dengan Muhaimin dibanding Anies Baswedan atau sebagian publik tertarik dengan Mahfud MD dibanding Ganjar, atau sebagian publik tertarik dengan Gibran dibanding Prabowo artinya peluang publik untuk mengenal semuanya itu hanya bisa dilakukan melalui debat Cawapres," ujarnya.
Dedi menegaskan jika debat cawapres ditiadakan akan terkesan KPU melindungi Gibran Rakabuming Raka. "Maka akan sangat buruk kalau sampai debat cawapres ditiadakan, akan terkesan sekali bahwa KPU seolah-olah melindungi Gibran," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan KPU telah menetapkan debat capres dan cawapres tetap berlangsung 5 kali. Rinciannya, 3 kali debat capres dan 2 kali cawapres.
"Debat cawapres itu termasuk bagian penting dari proses Pilpres karena publik bisa melihat kualitas intelektualitas dari orang orang yang disodorkan di kertas suara nanti. Kita tidak bicara soal tiga pasang, tetapi kita bicara tentang enam tokoh dengan capres 3 dan cawapres 3," kata Dedi kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/12/2023).
"Sehingga mau tidak mau debat capres harus ada dipisah dengan debat cawapres atau dibuat dengan skema yang lengkap misalnya ada debat capres-cawapres secara bersamaan, debat hanya Capresnya, dan debat hanya Cawapresnya," tambahnya.
Dedi menuturkan, bisa saja publik tertarik pada sosok cawapres ketimbang capres sehingga diperlukan ruang debat untuk mengetahui kapasitas semuanya dari tiga kandidat.
"Bisa saja sebagian publik tertarik dengan Muhaimin dibanding Anies Baswedan atau sebagian publik tertarik dengan Mahfud MD dibanding Ganjar, atau sebagian publik tertarik dengan Gibran dibanding Prabowo artinya peluang publik untuk mengenal semuanya itu hanya bisa dilakukan melalui debat Cawapres," ujarnya.
Dedi menegaskan jika debat cawapres ditiadakan akan terkesan KPU melindungi Gibran Rakabuming Raka. "Maka akan sangat buruk kalau sampai debat cawapres ditiadakan, akan terkesan sekali bahwa KPU seolah-olah melindungi Gibran," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan KPU telah menetapkan debat capres dan cawapres tetap berlangsung 5 kali. Rinciannya, 3 kali debat capres dan 2 kali cawapres.
(hab)
Lihat Juga :
