Jika Debat Cawapres Ditiadakan, Pengamat: KPU Terkesan Membela Gibran
loading...
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai jika tidak ada debat cawapres KPU terkesan membela Gibran Rakabuming Raka. Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah merespons terkait polemik adanya potensi debat Cawapres di Pilpres 2024 mendatang tidak digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika itu benar terjadi maka KPU terkesan membela salah satu Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gibran Rakabuming Raka
"Kalau lah benar bahwa debat cawapres tidak ada ini KPU mengesankan membela salah satu di antara mereka, kenapa? yang paling punya potensi menolak atau tidak percaya diri melakukan debat cawapres dipastikan adalah Gibran Rakabuming Raka," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (2/12/2023).
Dedi menilai sosok Gibran paling minim dibanding Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maupun Mahfud MD baik dari sisi pengalaman hingga kapasitas gagasan yang ditawarkan.
"Kenapa? karena mungkin dari sisi pengalaman, kapasitas komunikasi termasuk kapasitas menyampaikan gagasan Gibran yang paling minim dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar atau Mahfud MD," ujarnya.
"Muhaimin 30 tahun bagian dari parlemen Indonesia, Mahfud MD punya kelengkapan pengalaman dari politisi di parlemen, sebagai bagian dari yudikatif termasuk bagian dari eksekutif. Jadi KPU menurut saya sedang merencanakan sesuatu yang buruk kalau sampai debat cawapres itu dihilangkan hanya ada debat capres dan boleh didampingi oleh cawapres atau debat cawapres boleh didampingi oleh capresnya. Itu saya kira terkesan tendensius untuk membela salah satu kandidat," tambahnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan, bisa saja publik tertarik pada sosok cawapres ketimbang capres sehingga diperlukan ruang debat untuk mengetahui kapasitas semuanya dari tiga kandidat.
"Bisa saja sebagian publik tertarik dengan Muhaimin dibanding Anies Baswedan atau sebagian publik tertarik dengan Mahfud MD dibanding Ganjar atau sebagian publik tertarik dengan Gibran dibanding Prabowo artinya peluang publik untuk mengenal semuanya itu hanya bisa dilakukan melalui debat Cawapres," ucapnya.
Dedi menegaskan jika debat cawapres ditiadakan akan terkesan KPU melindungi Gibran Rakabuming Raka. "Maka akan sangat buruk kalau sampai debat Cawapres ditiadakan, akan terkesan sekali bahwa KPU seolah-olah melindungi Gibran ," tuturnya.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat Capres dan Cawapres tetap berlangsung 5 kali. Rinciannya, 3 kali debat capres dan 2 kali cawapres.
"Kalau lah benar bahwa debat cawapres tidak ada ini KPU mengesankan membela salah satu di antara mereka, kenapa? yang paling punya potensi menolak atau tidak percaya diri melakukan debat cawapres dipastikan adalah Gibran Rakabuming Raka," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (2/12/2023).
Dedi menilai sosok Gibran paling minim dibanding Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maupun Mahfud MD baik dari sisi pengalaman hingga kapasitas gagasan yang ditawarkan.
"Kenapa? karena mungkin dari sisi pengalaman, kapasitas komunikasi termasuk kapasitas menyampaikan gagasan Gibran yang paling minim dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar atau Mahfud MD," ujarnya.
"Muhaimin 30 tahun bagian dari parlemen Indonesia, Mahfud MD punya kelengkapan pengalaman dari politisi di parlemen, sebagai bagian dari yudikatif termasuk bagian dari eksekutif. Jadi KPU menurut saya sedang merencanakan sesuatu yang buruk kalau sampai debat cawapres itu dihilangkan hanya ada debat capres dan boleh didampingi oleh cawapres atau debat cawapres boleh didampingi oleh capresnya. Itu saya kira terkesan tendensius untuk membela salah satu kandidat," tambahnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan, bisa saja publik tertarik pada sosok cawapres ketimbang capres sehingga diperlukan ruang debat untuk mengetahui kapasitas semuanya dari tiga kandidat.
"Bisa saja sebagian publik tertarik dengan Muhaimin dibanding Anies Baswedan atau sebagian publik tertarik dengan Mahfud MD dibanding Ganjar atau sebagian publik tertarik dengan Gibran dibanding Prabowo artinya peluang publik untuk mengenal semuanya itu hanya bisa dilakukan melalui debat Cawapres," ucapnya.
Dedi menegaskan jika debat cawapres ditiadakan akan terkesan KPU melindungi Gibran Rakabuming Raka. "Maka akan sangat buruk kalau sampai debat Cawapres ditiadakan, akan terkesan sekali bahwa KPU seolah-olah melindungi Gibran ," tuturnya.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat Capres dan Cawapres tetap berlangsung 5 kali. Rinciannya, 3 kali debat capres dan 2 kali cawapres.
(hab)
Explore More