Pegiat Hukum dan HAM Sebut Demokrasi Telah Dikooptasi Penguasa
Jum'at, 01 Desember 2023 - 21:38 WIB
loading...
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, berunjuk rasa di perempatan Tugu Kota Yogyakarta, sebagai bentuk keprihatinan atas matinya demokrasi. Foto/iNews TV/Gunanto Farhan
A
A
A
JAKARTA - Demokrasi yang dijalankan saat ini dinilai sangat jauh dari kata ideal dan cenderung digunakan penguasa untuk mencapai tujuannya. Padahal, dalam sebuah negara demokrasi , kebebasan berpendapat sangat penting.
”Karena prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dia berhak bicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa,“ kata Direktur LBH Jakarta Arief Maulana mengatakan, Jumat (1/12/2023).
Menurut Arief, sejatinya kebebasan berpendapat itu dijamin, dilindungi sebagai fondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap aparat, undang-undang yang berlaku seperti UU ITE, UU KUHP justru membelenggu suara rakyat dan antikritik.
Baca juga: Setara Institute Nilai saat Ini Ada Kemunduran Kualitas Demokrasi
“Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas,“ jelas Arif.
Arif melihat adanya intimidasi dan tekanan diterima oleh orang-orang yang mengeritisi pemerintah. “Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,“ ucapnya.
Baca juga: Bertemu Ganjar, Romo Magnis Bahas Kemerosotan Etika Demokrasi
”Karena prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dia berhak bicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa,“ kata Direktur LBH Jakarta Arief Maulana mengatakan, Jumat (1/12/2023).
Menurut Arief, sejatinya kebebasan berpendapat itu dijamin, dilindungi sebagai fondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap aparat, undang-undang yang berlaku seperti UU ITE, UU KUHP justru membelenggu suara rakyat dan antikritik.
Baca juga: Setara Institute Nilai saat Ini Ada Kemunduran Kualitas Demokrasi
“Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas,“ jelas Arif.
Arif melihat adanya intimidasi dan tekanan diterima oleh orang-orang yang mengeritisi pemerintah. “Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,“ ucapnya.
Baca juga: Bertemu Ganjar, Romo Magnis Bahas Kemerosotan Etika Demokrasi
Lihat Juga :
