Ganjar Minta KPU Tindak Lanjuti Kebocoran Data Pemilih: Jangan Sampai Kepercayaan Masyarakat Hilang

JAKARTA - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti soal kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Sebab bila ditangani lambat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu akan menurun.

"Saya minta untuk segera ditindaklanjuti jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada KPU hilang," kata Ganjar di Gereja Masehi Injil di Timor, Nusantara Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).

Dia meminta KPU dalam menyelesaikan perkara ini bisa bekerja secara transparan. Agar publik bisa menyikapi permasalahan itu dengan baik tanpa adanya rasa kecemasan.



"Maka soal kebocoran ini segera dibuka kepada publik apa persoalannya dan bagaimana kita menyiapkan itu," sambungnya.

KPU bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kombinasi antar lembaga tersebut diharapkan mampu menanggulangi peretasan ini agar memastikan pemilu berjalan dengan aman.

"Saya kira banyak instrumen yang bisa kita pakai untuk mengamankan itu dan KPU harus bisa membuktikan bahwa itu akan aman," katanya.

Untuk diketahui, situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.



Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menyebut, akun anonim Jimbo tersebut membagikan 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

Dalam postingannya di forum tersebut data 252 juta yang berhasil didapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.