Waketum Partai Perindo Minta Pemerintah dan KPU Serius Tangani Kebocoran Data DPT
loading...
Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta Kemenkominfo bersama kepolisian dan lembaga keamanan siber mendalami penyebab kebocoran Data KPU.
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga keamanan siber mendalami penyebab kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola KPU. Sebab kebocoran data KPU merupakan masalah serius.
"Saya berharap Kemenkominfo sudah seharusnya berkomunikasi dengan KPU dan lembaga terkait. Tunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini," kata Ferry Kurnia di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Menurut Kang Ferry, sapaan akrabnya, kebocoran data KPU merupakan masalah yang sangat serius. Sebab, pertaruhannya adalah menyangkut integritas Pemilu 2024 yang jujur dan adil (jurdil). Sejalan dengan itu, nama baik pemerintah juga menjadi pertaruhan. "Jadi hal ini tidak dianggap enteng hanya dengan menyampaikan ke publik, ada motif ini dan motif itu," ucap dia.
Sementara itu, untuk KPU, Kang Ferry menyarankan agar lembaga penyelenggara pemilu tersebut meningkatkan penguatan keamanan sistem. Dengan demikian, kebocoran data tidak terulang di masa mendatang. Apalagi, kata Kang Ferry, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Jangan sampai isu kebocoran data mendatangkan keraguan publik terhadap KPU.
"Terapkan firewall yang kuat dan aturan keamanan jaringan yang ketat untuk melindungi sistem dari serangan siber. Termasuk meningkatkan enkripsi data, pemantauan keamanan real-time, dan uji penetrasi rutin. Hal ini dapat memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah pencegahan telah diterapkan secara serius," ucap mantan Komisioner KPU RI ini.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie membantah dugaan kebocoran data sekitar 204 juta orang yang masuk dalam DPT Pemilu 2024 dilandasi oleh motif politik, melainkan motif ekonomi. “Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa,” kata Budi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Budi mengatakan motif ekonomi yang mendalangi pelaku peretasan membobol data DPT menjadi kesimpulan sementara yang diyakini institusinya. Budi juga mengimbau publik untuk tidak mendiskreditkan KPU selaku penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data yang terjadi.
"Sudah jangan kita salah-menyalahkan. Kami Kemenkominfo tidak mau menyalahkan kementerian/lembaga lain, apalagi KPU ini kan penyelenggara Pemilu tumpuan kita semua, jangan sampai KPU didiskreditkan," katanya.
Sebaliknya, Menkominfo mengatakan persoalan ini menjadi peringatan bagi KPU untuk lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih. "Ini juga sekaligus warning buat penyelenggara pemilu, buat menjaga sistemnya dengan baik, keamanan datanya dengan baik," ucapnya.
"Saya berharap Kemenkominfo sudah seharusnya berkomunikasi dengan KPU dan lembaga terkait. Tunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini," kata Ferry Kurnia di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Menurut Kang Ferry, sapaan akrabnya, kebocoran data KPU merupakan masalah yang sangat serius. Sebab, pertaruhannya adalah menyangkut integritas Pemilu 2024 yang jujur dan adil (jurdil). Sejalan dengan itu, nama baik pemerintah juga menjadi pertaruhan. "Jadi hal ini tidak dianggap enteng hanya dengan menyampaikan ke publik, ada motif ini dan motif itu," ucap dia.
Sementara itu, untuk KPU, Kang Ferry menyarankan agar lembaga penyelenggara pemilu tersebut meningkatkan penguatan keamanan sistem. Dengan demikian, kebocoran data tidak terulang di masa mendatang. Apalagi, kata Kang Ferry, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Jangan sampai isu kebocoran data mendatangkan keraguan publik terhadap KPU.
"Terapkan firewall yang kuat dan aturan keamanan jaringan yang ketat untuk melindungi sistem dari serangan siber. Termasuk meningkatkan enkripsi data, pemantauan keamanan real-time, dan uji penetrasi rutin. Hal ini dapat memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah pencegahan telah diterapkan secara serius," ucap mantan Komisioner KPU RI ini.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie membantah dugaan kebocoran data sekitar 204 juta orang yang masuk dalam DPT Pemilu 2024 dilandasi oleh motif politik, melainkan motif ekonomi. “Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa,” kata Budi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Budi mengatakan motif ekonomi yang mendalangi pelaku peretasan membobol data DPT menjadi kesimpulan sementara yang diyakini institusinya. Budi juga mengimbau publik untuk tidak mendiskreditkan KPU selaku penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data yang terjadi.
"Sudah jangan kita salah-menyalahkan. Kami Kemenkominfo tidak mau menyalahkan kementerian/lembaga lain, apalagi KPU ini kan penyelenggara Pemilu tumpuan kita semua, jangan sampai KPU didiskreditkan," katanya.
Sebaliknya, Menkominfo mengatakan persoalan ini menjadi peringatan bagi KPU untuk lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih. "Ini juga sekaligus warning buat penyelenggara pemilu, buat menjaga sistemnya dengan baik, keamanan datanya dengan baik," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
