Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak Atasi Kebocoran Data KPU
loading...
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun menangani kasus kebocoran data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini penting untuk meyakinkan publik bahwa proses pemilihan baik-baik saja.
"Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Mubes IX PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Pihaknya juga terus memantau perkembangan penanganan kasus terjadinya kebocoran data itu. Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah terus memantau itu. "Termasuk dari tim IT kami juga kami minta terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini," tegasnya.
Ganjar juga mendesak KPU segera memperbaiki sistem agar tidak boleh rentan. Sebab, kejadian ini yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. "Segera KPU perbaiki, segera proteksi dan cari orang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa sistemnya itu beres," katanya.
Diberitakan sebelumnya, data DPT Pemilu 2024 di KPU bocor pada Senin lalu. Data berupa NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap RT/RW sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS itu bocor ke publik. Dikhawatirkan, data itu disalahgunakan dan bisa mengancam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
"Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Mubes IX PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Pihaknya juga terus memantau perkembangan penanganan kasus terjadinya kebocoran data itu. Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah terus memantau itu. "Termasuk dari tim IT kami juga kami minta terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini," tegasnya.
Ganjar juga mendesak KPU segera memperbaiki sistem agar tidak boleh rentan. Sebab, kejadian ini yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. "Segera KPU perbaiki, segera proteksi dan cari orang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa sistemnya itu beres," katanya.
Diberitakan sebelumnya, data DPT Pemilu 2024 di KPU bocor pada Senin lalu. Data berupa NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap RT/RW sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS itu bocor ke publik. Dikhawatirkan, data itu disalahgunakan dan bisa mengancam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
(cip)