Salurkan Bantuan Laptop, Ditjen Politik PUM Kemendagri Ungkap Pentingnya Pelayanan
loading...
A
A
A
Togap juga menegaskan perlunya penanganan konflik di daerah yang rawan di tahun politik serta tindakan preventif guna mencegah konflik sosial di daerah.
"Penggunaan teknologi informasi dalam memaksimalkan tugas Ditjen Politik dan PUM bersama Badan Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sambil mengadvokasi anggaran APBD untuk pengelolaan pemerintahan umum berbasis digital," ucap Togap.
"Dalam konteks partisipasi pemilih target di Tahun 2024 harus mencapai lebih dari 81 persen. Dengan fokus pada generasi milenial dan Generasi Z, yang diperkirakan akan mencapai 50 persen dari pemilih," tutupnya.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan/Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar menegaskan, pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
"Organisasi harus berbasis digital untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. SPBE diharapkan dapat terkoneksi hingga ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampai pada tingkat Kecamatan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terintegrasi," tegasnya.
Selanjutnya, Bahtiar menekankan perlunya migrasi dari cara kerja manual ke digital oleh seluruh unit kerja. Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menjadi kunci dalam pengembangan aplikasi, yang harus terintegrasi dan tidak dikembangkan secara terpisah.
"Pembangunan sarana dan prasarana penunjang SPBE diinginkan untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan umum. Kewajiban perencanaan dan penganggaran SPBE di setiap Pemerintahan Daerah akan membantu daerah menunjang urusan Pemerintahan Umum," pungkasnya.
"Penggunaan teknologi informasi dalam memaksimalkan tugas Ditjen Politik dan PUM bersama Badan Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sambil mengadvokasi anggaran APBD untuk pengelolaan pemerintahan umum berbasis digital," ucap Togap.
"Dalam konteks partisipasi pemilih target di Tahun 2024 harus mencapai lebih dari 81 persen. Dengan fokus pada generasi milenial dan Generasi Z, yang diperkirakan akan mencapai 50 persen dari pemilih," tutupnya.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan/Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar menegaskan, pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
"Organisasi harus berbasis digital untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. SPBE diharapkan dapat terkoneksi hingga ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampai pada tingkat Kecamatan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terintegrasi," tegasnya.
Selanjutnya, Bahtiar menekankan perlunya migrasi dari cara kerja manual ke digital oleh seluruh unit kerja. Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menjadi kunci dalam pengembangan aplikasi, yang harus terintegrasi dan tidak dikembangkan secara terpisah.
"Pembangunan sarana dan prasarana penunjang SPBE diinginkan untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan umum. Kewajiban perencanaan dan penganggaran SPBE di setiap Pemerintahan Daerah akan membantu daerah menunjang urusan Pemerintahan Umum," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
