Moeldoko Ajak Warga Viralkan Pelanggaran Netralitas ASN, Polri, dan TNI
Minggu, 26 November 2023 - 14:21 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, dia meminta warga memviralkan pelanggaran netralitas aparatur negara tersebut jika menemukan nantinya.
“Jika menemukan pelanggaran netralitas aparatur negara, laporkan saja, atau kalau perlu viralkan,” tegas Moeldoko dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (26/11/2023).
Moeldoko menegaskan pemerintah sudah memiliki instrumen untuk mengawasi dan memastikan aparatur negara netral dalam kontestasi politik yakni melalui berbagai regulasi, baik berupa undang-undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga: Bawaslu Didorong Beri Sanksi Tegas Pengerahan Perangkat Desa di Pilpres 2024
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan tekad kuat pemerintah dalam menjaga netralitas tersebut, harus dibarengi oleh semangat masyarakat untuk mengawasi perilaku para aparatur negara di lapangan.
“Instrumen sudah ada, tekad kuat pemerintah juga ada. Sekarang tinggal bagaimana kesigapan masyarakat untuk melihat perilaku yang berjalan di lapangan seperti apa,” katanya.
Masih kata Moeldoko, selama ini proses demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu sudah berjalan dengan baik. Dia pun berharap jangan sampai proses demokrasi yang sudan semakin matang itu dikalahkan oleh asumsi dan persepsi.
“Jika menemukan pelanggaran netralitas aparatur negara, laporkan saja, atau kalau perlu viralkan,” tegas Moeldoko dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (26/11/2023).
Moeldoko menegaskan pemerintah sudah memiliki instrumen untuk mengawasi dan memastikan aparatur negara netral dalam kontestasi politik yakni melalui berbagai regulasi, baik berupa undang-undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga: Bawaslu Didorong Beri Sanksi Tegas Pengerahan Perangkat Desa di Pilpres 2024
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan tekad kuat pemerintah dalam menjaga netralitas tersebut, harus dibarengi oleh semangat masyarakat untuk mengawasi perilaku para aparatur negara di lapangan.
“Instrumen sudah ada, tekad kuat pemerintah juga ada. Sekarang tinggal bagaimana kesigapan masyarakat untuk melihat perilaku yang berjalan di lapangan seperti apa,” katanya.
Masih kata Moeldoko, selama ini proses demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu sudah berjalan dengan baik. Dia pun berharap jangan sampai proses demokrasi yang sudan semakin matang itu dikalahkan oleh asumsi dan persepsi.
(rca)
Lihat Juga :
